PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH

Kategori : KEPUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 152/G-TUN/1999/P.TUN. Sby

Tanggal : 23 Desember 1999

Pengadilan Tinggi Usaha Negara Surabaya

Nomor : 38/B-TUN/2000/PT-TUN. Sby

Tanggal : 16 Mei 2000

Mahkamah Agung RI

Nomor : 318. K/TUN/2000

Tanggal : 19 Maret 2002

Catatan :

  • Kaidah Hukum/Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut:
  • Surat Penerapan Penundaan/Penangguhan Pelaksana objek sengketa telah diterbitkan oleh “Ketua Pengadilan TUN” berkaitan dengan adanya suatu gugatan. Isinya “Surat Penerapan” tersebut, melarang pihak Tergugat untuk mengalihkan dan/atau tidak melakukan perbuatana/tindakan administrasi lainnya, selama pemeriksaan perkara yang bersangkutan berlangsung, ex pasal 45 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24/tahun 1997.
  • Surat Penerapan Penundaan tersebut diatas wajib dipatuhi oleh pihak Tergugat dalam arti Tergugat dilarang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah yang baru atas nama orang lain ats tanah sengketa,selama proses, selama proses persidangan perkara tersebut.
  • Pelanggaran atas “Surat Penetapan Penundaan” a’quo oleh pihak Tergugat, maka akibat hukumnya Hakim yang mengadili gugatan tersebut dalam putusannya akan memutuskan bahwa perbuatan hukum Tergugat yang menerbitkan SHM yang baru atas tanah sengketa selama persidangan berlangsung, merupakan perbuatan hukum yang tidak sah- batal- tidak mempunyai kekuatan hukum dan SHM yang baru tersebut harus dicoret dari Daftar Buku Tanah.
  • Peraturan Pemerintahan No.24/tahun 1997npasal 45 ayat (1.c) menentukan, bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan.
  • Demikian catatan dari putusan Mahkamah Agung diatas.

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.213. TAHUN. XVIII. JUNI. 2003. HLM.60

PUTUSAN TERSEDIA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Anda mungkin juga berminat