Sanksi Pidana Yang Menjerat Pelaku Pemalsuan Air Minum Mineral Galon Isi Ulang

Sumber foto : http://cdn2.tstatic.net/palembang/foto/bank/images/galon-air-isi-ulang.jpg

Penjualan air minum mineral galon isi ulang saat ini sudah berkembang begitu pesat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang begitu senang terhadap hal-hal yang instant serta praktis dengan alasan tidak memiliki waktu untuk memasak air minum secara langsung dirumah. Pembelian produk air munum isi ulang galon inipun sudah mudah untuk dijumpai diberbagai tempat dan harga yang terjangkau hingga membuat masyarakat lebih memiliki ketertarikan terhadap air minum mineral galon.Perederan produk air minum galon isi ulang ini disatu sisi dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan air minum.

Fenomena Depor air isi ulang ini terkadang menimbulkan pertanyaan bagi kita, apakah air minum yang dijual oleh pelaku usaha tersebut dapat dijamin sterilisasi air minum yang dipasarkannya. Oleh sebab itu, untuk menjamin persyaratan kualitas air minum yang diproduksi maka pelaku usaha harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pelaku usaha harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh pemerintah mengenai syarat pengolahan air minum ini dapat kita lihat dalam BAB III Pasal (3),(4),(5)  serta (6) pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/ kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya   yakni sebagai berikut :

Pasal 3
1. Air baku yang digunakan Depot Air minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
2. Depot Air minum harus melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air bakum yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari pemasok
3. Pengujian mutu air baku dilakukan minimal;
a. Satu kali dalam tiga bulan untuk analisa coliform.
b. Dua kali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap
4. Pengujian mutu air baku harus dilakukan di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten / kota atau yang terakreditasi.
5. Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari ari PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.
6. Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (food grade)
Pasal 4
Proses pengolahan air minum di Depot Air Minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/ filterisasi, desinfeksi dan pengisian.
Pasal 5
Depot Air Minum wajib memenuhi ketentuan teknis pada Pedoman Cara Produksi Yang Baik Depot Air Minum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 6
1. Air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan.
2. Pengujian mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum wajib dilakukan oleh Depot Air Minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten / kota atau yang terakreditasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan kepada Dinas kabupaten / kota yang menerbitkan Tanda Daftar Industri.
4. Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Depot Air Minum yang bersangkutan.

Pemerintah sudah mengatur penjualan air minum galon isi ulang sedemikian rupa agar pelaku usaha dapat mengikuti persyaratan guna menjamin produksi air minum galon isi ulang yang mereka pasarkan. Apabila ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak tinggal diam dan akan melakukan penindakan melalui sanksi yang dapat menjerat pelaku usaha ini yakni :

  1. Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan dicabut Izin Usaha Industrinya.”
  2. Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang berbunyi : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Untuk itu, pelaku usaha agar lebih berhati-hati untuk memproduksi air minum yang mereka jual. Karena pemerintah tidak main-main dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Anda mungkin juga berminat