Pedagang Kaki Lima Gugat Pejabat TUN Walikotamadya (Pencabutan Izin Kios PK 5)

Sumber Foto : https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/U-s4KXRyPLrHKheF7zovtIQ4faE=/1231×710/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media production/medias/2793527/original/031112900_1556702766-20190501-Buruh-Aksi-Perayaan-Mayday_-Pedagang-Kaki-Lima-Panen-Rejeki-TEBE-3.jpg

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Tata Usaha Negara :
Nomor Register: 22/G.TUN.Sby
Tanggal Putusan : 21 September 1998

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Nomor Register : 82/B-TUN/1998/PT.TUN.Sby
Tanggal Register : 04 Januari 1999

Mahkamah Agung RI
Nomor Register: 55. K/TUN/1999
Tanggal Putusan : 13 Maret 2000

Catatan Redaksi:

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat diangkat “Abstrak Hukum” :
  • Tindakan Kepala Dinas Pengawas Bangunan PEMDA Kodya Surabaya berupa perintah penghentian dan pembongkaran bangunan kios Pedagang Kaki Lima (PK5) yang sedang dibangun kemudian diikuti pula dengan terbitnya Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tk II Kodya Surabaya yang berisi pencabutan izin yang pernah diberikan kepada para “PK 5” untuk menggunakan lahan/tanah sempadan kali, jalan ketabangkali, secara yuridis tindakan kedua Pejabat Tata Usaha Negara tersebut adalah bukan merupakan Tindakan sewenang-wenang dan Perbuatan Melanggar Hukum Penguasa, karena dalam membangun kios tersebut, para “PK.5” tidak memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan dalam Surat Keputusan yang diberikan oleh Walikotamadya tersebut, khususnya melanggar PERDA No 7/tahun 1992; izin mendirikan Bangunan. Dengan alasan yuridis tersebut, maka gugatan para “PK 5” ditolak oleh Mahkamah Agung, setelah membatalkan putusan Judex facti PERATUN
  • Demikian catatan dari putusan diatas.

Sumber :
Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XVI No.189.JUNI.2001. Hlm 61

Anda mungkin juga berminat