Notaris Harus Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum Karena Perbuatan Adalah Dalam Lingkup Perdata

Pengadilan Negeri Cianjur 

Nomor: 468/PID.B/2004/PN.CJ Tanggal 18 Juli 2005

Mahkamah Agung RI 

Nomor: 1957 K/PID/2005 Tanggal 22 Maret 2006 (Peradilan Tingkat Kasasi)

Mahkamah Agung RI 

Nomor: 95 PK/PID/2007 Tanggal 29 April 2009 (dalam Peninjauan Kembali)

Catatan:

Abstrak dan Kaidah Hukumdari Putusan Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali, putusan judex juris dan judex facti tersebut diatas sebagai berikut:

–           Putusan judex facti (Pengadilan Negeri Cianjur) menjatuhkan putusan.

–           Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanyasebagaimana dalam Dakwaan Pertama, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Melepaskan Terdakwa Oey Tjoen Tjay als. Aceng Wijaya, SH. Tersebut, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. (Onslag van alle rechts vervolging)

–           Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, ex Pasal 224 KUHAP jo. Ex Pasal 248 Ayat (1) KUHAP. Majelis Hakim Agung RI dalam Peradilan Tingkat Kasasi mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum ex Pasal 254 KUHAP. Membatalkan putusan judex facti ex Pasal 256 KUHAP. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”. Ex Pasal 372 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ex Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dan seterusnya.

–           Terpidana mengajukan Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, terhadap putusan judex juris yang membatalkan putusan Judex Facti

–           Majelis Hakim  Agung RI yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali berpendapat alasan-alasan Peninjauan Kembali Terpidana/Pemohon dapat dibenarkan, karena putusan judex juris  terdapat “Kekhalifahan yang Nyata” ex Pasal 263 Ayat 263 Ayat (2) huruf c UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Terpidana selaku Notaris membuat Akta Jual Beli untuk dan atas nama kepentingannya sendiri, dalam kasus a quo. Terpidana telah menggunakan Hak Retenti “menahan” Sertifikat milik Ny. Ida Cs. Untuk kepentingannya sendiri. Terpidana diajukan ke persidangan karena Penggelapan Sertifikat. Sertifikat ditahan Terdakwa karena masih terkait masalah utang piutang. Titik beratnya kasus yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa/Teroidana ke muka hakim adalah sengketa perdata bukan perkara pidana dengan kata lain kasus a quo yuridis termasuk ruang lingkup sengketa/conflict perdata. Terpidana menahan Sertifikat a.n. Ny. Ida Cs. Atas dasar “Hak Retensi” ex pasal 1812 BW berbunyi “Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada dalam tangannya, hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat di tuntutnya akibat pemberi kuasa”.

–           Putusan Peninjauan Kembali Majelis Hakim Agung RI akhirnya membatalkan putusan judex juris (Putusan Mahkamah Agung RI dalam peradilan tingkat kasasi dengan “Mengadili Kembali” perkara a quo ex Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP. Amar putusan berbunyi antara lain: “Menyatakan Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana”, konsekuensi yuridis nya dari ex Pasal 191 Ayat (2) KUHAP berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Diterapkan juga ketentuan ex Pasal 190 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) karena Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cianjur, Terpidana harus segera dikeluarkan dari tahanan dan Hak Rehabilitasi Terpidana ex Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP). Kaidah Hukum UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 dan No. 5 Tahun 2004 serta UU No. 14 Tahun 1985.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVI.No.302.JANUARI.2011.HLM.117

Naskah Putusan : Tersedia MA (Putusan Peninjauan Kembali)
Jika Ingin Mendapatkan Naskah Putusan Silahkan Hubungi WA: 0817250381 untuk Mengetahui Syarat dan Ketentuan

Anda mungkin juga berminat