Hubungan Hukum Notaris dan Pegawainya (Judul Asli : Notaris Gugat Pemerintah)

Sumber Foto: www.konsultasisyariah.com

Kategori : Putusan Terpilih

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register: 508/1983/G,
Tanggal Putusan : 12 September 1982

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Register: 319/Pdt/1985
Tanggal Putusan : 13 Agustus 1985

Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 296 K/Pdt/1986
Tanggal Putusan : 26 Juni 1990

Catatan Redaksi:
Dari putusan Mahkamah Agung tersebut perkara ini, kita dapat mengangkat “Abstrak Hukum” sbb:
Seorang Notaris dalam menyelesaikan tugas ke-notariatan-nya, ia dibantu oleh sejumlah tenaga administrasi. Tenaga administrasi bukan tergolong sebagai pegawai negeri; melainkan tenaga pekerja swasta.

Hubungan antara Notaris dengan tenaga administrasi ini ternyata tidak diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Hubungan antara Notaris dengan para tenaga administrasi ini, merupakan suatu “hubungan kerja” antara Atasan dengan Bawahan, yang statusnya adalah sama dengan hubungan majikan dengan buruh yang menerima upah.

Oleh karena itu sifat hubungan itu merupakan suatu hubungan kerja (perburuhan), maka bilamana ada sengketa tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Notaris terhadap tenaga administrasinya, maka Notaris sebagai Pengusaha wajib mengikuti procedure Pemutusan Hubungan Kerja (P.H.K). yang diatur dalam Undang-undang 12/1964.

Pengadilan Negeri tidak berwenang menerima memeriksa dan mengadili sengketa pemutusan hubungan kerja.
Demikian catatan redaksi.

Sumber :
Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VI No. 65, Februari 1991, Hlm. 75

Naskah Putusan : Tersedia
WA/SMS : 0817250381

Anda mungkin juga berminat