Merek Dagang Di Pakai Tanpa Izin, Apa Yang Menjadi Dasar Hukum Pengenaan Sanksi Pidana dan Pengadilan Yang Berhak Mengadili Perkara ini ?

Sumber foto : https://img.beritasatu.com/cache/beritasatu/600×350-2/1400748822.jpg

Petanyaan:

Selamat Pagi menjelang siang admin Yuridis.id, saya seorang yang menjalankan usaha kecil-kecilan menciptakan merek khusus terhadap barang-barang yang saya produksi. Berjalan beberapa waktu, penjualan dari barang-barang yang kami pasarkan tersebut mengalami peningkatan. Dan beberapa oknum penjual yang lain, memakai merek produk saya tanpa izin. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar hukum Sanksi Pidana dan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara ini? Terimakasih admin Yuridis. id

Pertanyaan :

Kami ucapkan terimakasih atas pertanyaan yang luar bisa ini.

Kita pasti sering mendengar beberapa merek dagang yang terkenal atau sering kita dengar seperti KFC, MCD, Starbuck, serta Indomie yang memasarkan atau menjual produk makanan cepat saji dan produk kopi. Begita juga dengan merek terkenal pada dunia fashion seperti Zara, Charles and Keith, Louis Vuitton serta masih banyak lagi produk terkenal yang sudah mendunia bahkan sudah mendaftarkan mereknya ke luar negeri melalui protokol Madrid.

Dasar hukum yang mengatur mengenai merek dapat dilihat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian merek ini dapat kita lihat didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Berarti dapat disumpulkan bahwa merek ini merupakan sesuatu yang diciptakan baik itu berbentuk logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dan lain-lain sebagai yang berguna untuk identitas pengenal sebuah produk barang atau jasa yang di produksi dan diperdagangkan.  

Banyak keuntungan yang akan didapatkan saat kita mendaftarkan merek dagang barang ataupun jasa milik kita ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) yang dapat kita lihat pada pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pernilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau mernberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. :

Apabila kita artikan secara luas bahwa mendaftakan merek barang dan jasa in maka kita telah memiliki sebuah ciri khas yang mudah diingat orang lain dan menjadi pembeda dengan produk lain serta mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara. Secara jelas dan luas mengenai keuntungan yang didapatkan saat kita mendaftarkan merek yakni sebagai berikut :

  1. Perlindungan Hukum dari mendaftarkan merek barang ataupun jasa yang akan memberi perlindungan hukum secara nasional ataupun internasional untuk kegiatan bisnis.
  2. Dapat mencegah atau melarang pelaku bisnis lain yang mencoba menggunakan merek yang mirip dengan merek milik si pendaftar merek.
  3. Pengontrolan terhadap para pengguna merek yang didaftar melalui lisensi terhadap pelaku bisnis yang lainnya.
  4. Mendapatkan nilai ekonomis secara signifikan mengenai nilai atau harga kepada pembeli untuk setiap produk barang atau jasa.

Anda sebagai pemilik Merek dagang barang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak yang memakai merek produk tanpa seizin anda.  Hal ini juga dipertegas melalui pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa :

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

  1. gugatan ganti rugi; dan/atau
  2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Pelaku pengguna Merek Terdaftar milik orang lain tanpa adanya izin juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni sebagai berikut :

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

  • 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan  tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
  • 2. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan  tanda yang sama pada pokoknya  dengan  indikasi-geografis  milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau  denda  paling banyak Rp800.000.000,00  (delapan ratus juta rupiah).
  • 3. Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersehut merupakan tiruan dart barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan  tanda yang dilindungi  berdasarkan  indikasi-asal  pada barang  atau  jasa sehingga dapat memperdaya atau  menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Permasalahan ini banyak dihadapi oleh Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah seharusnya lebih peduli dan tanggap terhadap pendaftaran merek dagang miliknya agar diberikan perlindungan hukum. Walaupun kedudukan usaha saat ini hanya berstatus UMKM tetapi hal ini sangat penting karena perlindungan merek ini akan berdampak signifikan terhadap pengembangan usaha bisnis masing-masing.  

Penjawab:

Tim Yuridis ID (Mitha Reggiani Silaen, S.H.)

Anda mungkin juga berminat