MENEG AGRARIA MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH (TANAH RVE KONVERENSI HAK MILIK)

Kategori: PUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 015/G-TUN/1999/P-TUN-JKT

Tanggal : 2 Juni 1999

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 143/B/1999/PT-TUN-JKT

Tanggal : 6 Desember 1999

Mahkamah Agung RI

Nomor : 140-K/TUN/2000

Tanggal : 11 Februari 2002

Catatan:

  • Absrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung diatas sebagai berikut:
  • Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional, selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan TUN, untuk membatalkan suatu Sertifikat Tanah yang ternyata mengandung cacat hukum (Juridische gebreken).
  • Namun, dalam perkata tersebut diatas “Surat Keputusan” Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat TUN – Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.31-XI-1998 – objek gugatan perkara ini, adalah cacat hukum, karena dalam Sertifikat Hak Milik No.129/Sisa/Mangga Dua yang tercantum atas nama Anwar Manaf dan Ny.Moechsina binti M.Soleh, ternyata pada tahun 1954 telah dijual kepada Yayasan UMS, Tergugat Intervensi, dan pada tahun 1988 dan tahun 1992 dijual lagi kepada Wagianto alm, sehingga ada dua pihak Ahli Waris Wagianto almarhum dan Yayasan UMS yang merasa mempunyai hak milik atas tanah sengketa tersebut. Berkaitan dengan ini, maka pembatalan SHM No.129 sisa/Mangga Dua yang dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) merupakan tindakan hukum yang premature, karena masih belum ada putusan Pengadilan Perdata yang menetapkan kepemilikan atas tanah sengketa.
  • Demikian catatan atas putusan diatas.

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.218. TAHUN. XIX.NOVEMBER.2003.HLM.81

PUTUSAN TERSEDIA : MAHKAMAH AGUNG R.I.

Anda mungkin juga berminat