Membeli Barang dengan Harga di Bawah Harga Pasar, Apakah Ada Ancaman Hukumnya?

Sumber Foto: www.bandidav.com

Pertanyaan:

Kepada Pengasuh Rubrik Tanya Jawab , saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah ada ancaman hukumannya bila kita membeli barang dengan harga dibawah harga pasar. Hal ini saya tanyakan, karena beberapa kali saya ditawarkan barang antara lain telepon genggam (HP) maupun komputer jinjing (laptop) dengan harga yang murah dan dibawah harga pasar, namun saya takut untuk membelinya, karena khawatir bila ada konsekuensi hukumnya.

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang kami berikan diawali dengan pembahasan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Pasal 480: Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, dihukum:

1e. karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau  karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menurut buku Yurisprudensi Mahkamah Agung 2018 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.

Menjadi soal, KUHP tidak memberikan definisi, batasan atau penjelasan kondisi barang seperti apakah yang patut dikategorikan sebagai barang yang”patut diduga berasal dari kejahatan atau tindak pidana”, akibatnya memungkinkan terjadi penafsiran yang berbeda-beda ketika peristiwa pembelian barang di bawah harga pasar terjadi.

Menjawab keadaan itu, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/ standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana. Pada buku Yurisprudensi Mahkamah Agung 2018 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 35 menegaskan, pendapat ini memang tidak dinyatakan tegas dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Namun, dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat demikian.

Hal ini dapat dibaca dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 170 K/Pid/2014 yang menyebutkan:

“ Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan yang telah mempertimbangkan pasal aturan hukum surat dakwaan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan sesuai dengan alat bukyti yang diajukan dimuka sidang, yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Bahwa seharusnya Terdakwa curiga dengan harga 1 (stau) unit pompa air milik PDAM seharga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan harga pasar ”

Pada halaman 36 juga diuraikan adanya pertimbangan dalam Putusan Nomor 1008 K/Pid/2016 yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan karena telah membeli 1 (satu) unit Laptoip merk Toshiba dengan processor core i5 beserta charger-nya dan 1 (satu)  unit power bank serta 1 (satu) tas warna hitam seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), padalah harga pasar/standar untuk barang tersebut  adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pada putusan-putusan  lainnya, pandangan ini juga digunakan untuk melihat apakah barang yang diperjualbelikan patut diduga berasal dari tidak pidana walaupun digunakan untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan.

Hal ini juga terdapat dalam putusan 770 K/Pid/2014 dan Nomor 607 K/Pid/2015, dimana Terdakwa dalam putusan-putusan tersebut membeli barang dengan harga yang sama dengan harga pasar/standar, sehingga barang tersebut tidak patut diduga berasal dari tindak pidana dan Terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan, (dalam pandangan Penjawab, hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap Pembeli beritikad baik). Dikarenakan sikap hukum ini telah digunakan secara konsisten, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Demikian jawaban yang kami berikan, semoga memberikan bermanfaat.

Irawan Harahap

Founder & Owner www.yuridis.id

Founder & Owner Harahap Legal Training

Founder & Owner Kantor Hukum dan Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar Irawan Harahap & Rekan

Advokat – Konsultan HKI – Mediator Bersertifikat – Auditor Hukum – Perancang Kontrak

WA (only): 081266753056

Anda mungkin juga berminat