Mekanisme Perekrutan Tenaga Kerja Asing

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia masih mrmungkinkan terjadi apabila Perusahaan di Indonesia memerlukannya dan ada baiknya perusaha wajib mengetahui terlebih dahulu kebijakan mengenai perekrutan Tenaga Kerja Asing untuk kerja di perusahaan kita.

Tenaga kerja asing (TKA) dalam memutar roda bisnis di Indonesia bukan sesuatu yang dilarang asalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak bisa kita pungkiri, memang pada beberapa bidang di setiap perusahaan memerlukan keahlian khusus. Pada tahun 2019 lalu, secara keseluruhan TKA yang didatangkan ke Indonesia ada 114.402 orang dan mengalami peningkatan 20%. Terlebih kenaikan ini akan sering terjadi seiring dengan masuknya investor dan pekerjaan konstruksi yang dibiayai dengan utang luar negeri dari negara.

Hal ini terjadi karena kenyataaan sejauh ini Indoensia masih memerlukan investor asing, demikian dengan pengaruh global peradaban dimana Indonesia sebagai negara Anggota WTO membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Walaupun demikian, guna mengantisipasi hal pelonjakan tenaga kerja asing maka ada ketentuan hukum agar pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan ini harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya ditingkat Menteri, dengan maksud pengguanan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap mengutamakan Tenaga Kerja Indonesia.

Ketentuan terbaru yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing tahun 2019 d Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menjelaskan pengertian Tenaga Kerja asing yakni :

“Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”

Defenisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pelaksanaan proses perekrutan Tenaga Kerja Asing ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing lalu sekaligus mencabut Permenaker No.16 Tahun 2015 dan Permenaker No.35 Tahun 2015.

Mempekerjakan Tenaga Kerja asing oleh Perusahaan wajib mengikuti persyaratan menurut pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa :

1. Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA.

2. Pelaku Usaha dalam rangka pengajuan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi data pada laman OSS berupa:

a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;

   b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;

   c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;

   d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan; dan

   e. jumlah tenaga kerja asing.

3. Berdasarkan data pengajuan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem OSS memproses pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pemberi kerja atau perusahaan kepada Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja pasal 3 menyebutkan badan pemberi kerja bisa berbentuk sebagai berikut :

a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;

b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;

c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;

d. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), atau yayasan, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;

e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;

f. usaha jasa impresariat; dan

g. badan usaha sepanjang tidak dilarang Undang-Undang.

Agar rencana mendatangkan tenaga kerja asing berjalan tanpa ada kendala, ada beberapa syarat yang wajib dimiliki oleh Pemberi kerja menurut pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja menyebutkan bahwa :

(1) memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

(2) membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;

(4) mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;

(5) menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA;

(6) melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping; dan

(7) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya.

Jadi, apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka jangan harap sebuah perusahaan atau pemberi kerja bisa mempekerjakan tenaga kerja asing. Walaupun bisa, berarti status Tenaga Kerja Asing tersebut merupakan illegal alias melanggar hukum.

Beberapa kalangan berasumsi bahwa pemerintah cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing, tapi sesuai fakta yang terjadi aturan ini tetap harus dipatuhi dan cenderung ketat. Tidak mudah untuk memenuhi syarat agar tenaga kerja asing bisa dipekerjakan di Indonesia dengan mudah. Adapaun syarat yang wajib dipernuhi ini secara jelas dapat kita lihat didalam Pasal 45 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan :

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :

a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

Selain syarat yang sudah diuraikan diatas, TKA juga tidak diperbolehkan sembarangan menduduki posisi pekerjaan di Indonesia. Jabatan yang dilarang untuk diduduki TKA ini diatur dalam  Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

No.                             Nama Jabatan
Indonesia Kode Inggris
1 Direktur Personalia 1210 Personnel Director
2 Manajer Hubungan Industrial 1232 Industrial Relation Manager
3 Manajer Personalia 1232 Human Resource Manager
4 Supervisor Pengembangan Personalia 1232 Personnel Development Supervisor
5 Supervisor Perekrutan Personalia 1232 Personnel Recruitment Supervisor
6 Supervisor Penempatan Personalia 1232 Personnel Placement Supervisor
7 Supervisor Pembinaan Karir Pegawai 1232 Employee Career Development Supervisor
8 Penata Usaha Personalia 4190 Personnel Declare Administrator
9 Kepala Eksekutif Kantor 1210 Chief Executive Officer
10 Ahli Pengembangan Personalia dan Karir 2412 Personnel and Careers Specialist
11 Spesialis Personalia 2412 Personnel Specialist
12 Penasehat Karir 2412 Career Advisor
13 Penasehat tenaga Kerja 2412 Job Advisor
14 Pembimbing dan Konseling Jabatan 2412 Job Advisor and Counseling
15 Perantara Tenaga Kerja 2412 Employee Mediator
16 Pengadministrasi Pelatihan Pegawai 4190 Job Training Administrator
17 Pewawancara Pegawai 2412 Job Interviewer
18 Analis Jabatan 2412 Job Analyst
19 Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai 2412 Occupational Safety Specialist

Walaupun semakin mudahnya pengurusan tenaga kerja asing ini, seharusnya membuat perusahaan atau pemberi pekerja yang menggunakan tenaga kerja asing bisa memenuhi aneka persyaratan diatas, maka ada beberapa sanksi  yang diterapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pasal 39 yang menyebutkan :

(1) Sanksi administratif terdiri dari:

a. penundaan pelayanan;

b. penghentian sementara proses perizinan TKA;

c. pencabutan Notifikasi; dan/atau

d. sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Sanksi administratif berupa penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran:

a. tidak mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hokum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c;

b. tidak mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d;

c. tidak melaporkan setiap tahun kepada Menteri terkait pelaksanaan penggunaan TKA dan/atau pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); dan/atau

d. tidak melaporkan berakhirnya penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara proses perizinan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran:

a. tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a;

b. tidak menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e;

c. tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f; dan/atau

d. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf

(4) Sanksi administratif berupa pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran:

a. mempekerjakan TKA pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau jabatan yang tertutup bagi TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan/atau

b. tidak membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan Pasal 24 ayat (3).

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Dirjen.

(6) Pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dirjen merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian terhadap TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Bentuk Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Format 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Demikian penjelasan mengenai bagaimana mekanisme perekrutan Tenaga Kerja Asing yang sesuai dengan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Semoga negara kita memperkecil jumlah perekrutan atau pemberdayaan sumber daya manusia dari Negara luar dan lebih memprioritas Tenaga Kerja yang berasal dari negara kita sendiri. Sahabat yuridis sudah tahu syarat dan regulasi ketentuan hukum mengenai perekrutan TKA, semoga kita lebih mempersiapkan diri untu menjadi pekerja yang lebih berkompetensi dari pada TKA.

Sumber :

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing

Anda mungkin juga berminat