MASALAH YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE – B.A.N.I. (KASUS KERTAS UANG RI)

Kategori : MAHKAMAH AGUNG R.I.

BANI-Putusan

Nomor : 147/IV/ARB-BANI/2001

Pengadilan Negeri di Kudus

Nomor : 30/Pdt-P/2002/PN.KDS

Tanggal : 2 Juli 2004

Mahkamah Agung RI

Nomor : 01/BANDING/WASIT/2003

Tanggal : 11 Februari 2004

Catatan :

  • Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat dicatat dan diangkat “abstark hukum” sebagai berikut:
  • Putusan Arbitrase ic. BANI, dapat dimohon “pembatalan” oleh salah satu pihak, bilamana dalam putusan a’quo diduga mengandung unsur yang disebut dalam pasal 70 UU No.30/tahun 1999 yaitu:
  1. Setelah putusan dijatuhkan, dokumen yang diajukan dalam persidangan dinyatakan palsu.
  2. Setelah putusan dijatuhkan ditemukan “dokumen yang menentukan” yang disembunyikan oleh pihak lawan atau
  3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa.

Ketiga unsur tersebut bersifat alternatif, dan yang merupakan alasan untuk mohon “ pembatalan putusan Arbitrase” tersebut, haruslah dibuktikan terlebih dulu melalui suatu proses Pengadilan, yang diputusannya nantinya akan dipergunakan oleh Pengadilan Negeri yang memeriksa “permohonan pembatalan” putusan badan Arbitrase tersebut, sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan atas putusan tersebut.

  • Permasalahana dugaan bahwa salah seorang anggauta Arbiter-ic. BANI mempunyai kepentingan finansiil dengan pihak lawan, termasuk dalam alasan : putusan hasil tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa. Masalah ini termasuk “hak ingkar” yang diatur dalam pasal 22 No.30/tahun 1999.
  • UU No.30/tahun 1999: Arbitrase tidak mengatur tentang Acara permohonan banding ke Mahkamah Agung terhadap putusan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang telah diputuskan oleh Pengandilan Negeri. Oleh karena “permohonan perbanding” tersebut ditujukan kepada dan merupakan Yurisdiksi Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir, maka acara banding tersebut mengacu pada UU No.14/tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga upaya hukum banding dalam perkara Arbitrase ini disamakan dengan acara upaya hukum kasasi.
  • Yang masih menjadi pertanyaan disini diktum/amar putusan Banding Mahkamah Agung dalam: mengadili sendiri tentang “pokok perkara” apakah merupakan putusan BANI? Hal ini tidak nampak jelas dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut. Namun dengan dibatalkannya Putusan Judex Facti
  • Pengadilan Negeri Kudus dan ditolaknya permohonan banding dari pembanding II, PT. PURA, maka amar putusan Mahkamah Agung tersebut sama dengan putusan BANI.
  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.227. TAHUN. XIX. AGUSTUS.2004. HLM.40

PUTUSAN TERSEDIA : MAHKAMAH AGUNG R.I.

Anda mungkin juga berminat