MASALAH JURIDIS BUSANA JILBAB KEKAKUAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG

Pengadilan  Negara Jakarta Pusat

No.115/Pdt/G/1989/PN K Jkt Pst, tgl.23 Agustus 1989.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No.212/ Pdt/1990/ Pdt. DKI, tgl 4 September 1990.

Mahkamah Agung RI

No. 419 K/Pdt/ 1991, tgl 30 Mei 1994.

Catatan Redaksi

  • Dari putusan Mahkamah Agung Agung RI tersebut di atas dapat di angkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut :
  • dalam menegakkan keadilan dan lebenaran Hakim ditutut untuk tidak bertindak dan merupakan peraturan perundnag-undnagan secara Strict Law atau secara laku, sehingga Hakim mengadili suatu perkara hanya sebagai cerobong undnag-undang yang tidak lebih sebagai antreaneninus (mahluk tidak bernyawa).

Khusus dalam perkara ini, Hakim telah menerapkan norma huklum tanpa melenturkan dan mengaitkan secaran komprehensif dengan peraturan dasar yang lebih tinggi yakni Pancasila dan UUD  1945  pasal 29 serta semangat dan jiwa UU Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989.

  • Tata tertib berbusana disekolah tertuang dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah No. 052/C/Kep/D.82 tanggal 17 Maret 1982, harus dibaca dan di terapkan sesuaikontestualnya, baik dengan Pancasila dan UUD 1945 serta UU No. 2 Tahun 1989.

Boleh diatur Tertib Berbusana yang semnagat dan jiwanya tidak boleh bertentangan dengan tujuan Pendidikan Nasional  yaitu membina manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki kualitas iman dan taqwa yang prima.

Busana jilbab sekedar modifikasi disesuikan dengan tuntutan nilai-nilai iman dan taqwa siswi  yang sama sekali tidak menggangu ketertiban dan tidak pula menimbulkan ketidakdisiplinan serta ketidakstabilan  jalannya pendidikan.

  • Tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan berdasarkan azas kelayakan dan kepatuhan.
  • Demikian catatan yang tersirat dalam kasus Jilbab ini.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No. 115. Tahun. X. April. 1995.  Hlm.35.         

Anda mungkin juga berminat