Mahkamah Agung Bebaskan Terpidana Pelanggaran-HAM Berat

“Dissenting Opinion Kasus Mantan Gubernur Timor-Timur”

Sumber Foto : https://jogjalib.net/images/Hak-Asasi-Manusia-HAM.jpg

Kategori : Putusan Terpilih

Mahkamah Agung RI – dalam Pemeriksaan Kasasi

Nomor Register: 04K/PID.HAM.AD HOC/2003
Tanggal Putusan : 1 April 2004

Mahkamah Agung RI – dalam Peninjauan Kembali

Nomor Register: 45- PK/PID.HAM.AD HOC/2004
Tanggal Putusan : 4 November 2004

Catatan Redaksi:

  • Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
  • Terpidana/Pemohon Pk, dalam permohonannya mengajukan “bukti baru” (novum) berupa Putusan MA-RI yang berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa : Bupati Kovalima dan Bupati Lequisa serta Panglima PPI, sebagai bawahan Gubernur (Terpidana) dinyatakan : tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pelanggaran HAM BERAT ex pasal 42, UU 26/2000.
  • Terpidana/Pemohon PK, telah dinyatakan  terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran Ham Berat kejahatan Kemanusiaan” yang salah satu unsur delictnya, adalah : Bertanggungjawab secara pidana atas pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh bawahannya (ic. Bupati).
  • Konsekwensi Juridis, karena Bupati (yang dianggap sebagai Bawahan Gubernur) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat, maka Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat yang unsurnya : “Bertanggungjawab secara pidanaatas pelanggaran  HAM Berat yang dilakukan oleh Bawahan, yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terpidana sebagai Atasan (Gubernur) Pemohon PK tersebut, dalam Putusan MA-RI No.04K/Pid.HAM.AD HOC/2003, maka harus dinyatakan tidak terbukti pula. Oleha karena itu “Permohonan PK” yang diajukan oleh Pemohon (Terpidana) berdasar atas novum tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Agung dan Terpidana dinyatakan tidak terbukti dengan sah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan I dan Dakwaan II yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
  • Dalam mengadili “Permohonan PK” yang diajukan oleh Terpidana (ic. Abilio Jose Osorio Soares) tersebut, ternyata terdapat perbedaan pendapat diantara Anggota Majelis, yang karena tidak tercapai mufakat, akhirnya diambil suara terbanyak dengan memuat dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. 
  • Demikian catatan dari putusan diatas

Sumber :
Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX No.235.APRIL.2005. Hlm 4

Anda mungkin juga berminat