Majalah Varia Peradilan Cover

Kredit Macet Peranan Badan Urusan Piutang Negara

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor : 442/Pdt/G/1984

Tanggal : 27 Maret 1985

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor : 29/Pdt/1986/PT DKI

Tanggal : 20 Februari 1986

Mahkamah Agung RI:

Nomor : 2939.K/Pdt/1987

Tanggal : 16 November 1989

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat kita catat beberapa hal yang penting yaitu :
  • MA-RI sependapat dengan Hakim Pertama bahwa terhadap kasus, dimana para pihaknya orang Indonesia Bumiputera , diterapkan Ketentuan hukum Perdata Eropa (Bugerlijke Wetboek)
  • Abstrak Hukum yang dapat ditarik dari putusan Mahkamah Agung ini sebagai berikut :
  • Rumah yang masih dikuasai oleh Kepala Daerah, dengan diterbitkann S.I.P. oleh Kantor Urusan Perumahan (K.U.P. Pemda DKI Jakarta), maka tercipta hubungan hukum sewa – menyewa rumah yang bersangkutan, antara penghuni sebagai penyewa dengan pemilik rumah. Penghuni rumah tersebut adalah Penyewa Rumah yang sah. (P.P. No. 49/1963 jo P.P. 55/1981).
  • Rumah yang dihuni oleh orang yang memiliki S.I.P. dari K.U.P. (dimana hubungan hukum sewa-menyewa tercipta karenanya), maka bilamana rumah ini dijual lelang oleh B.U.P.N. dan jatuh pada pemilik yang baru (pemenang lelang), maka berlaku asas hukum perdata dalam pasal 1576 B.W. yaitu : “koop breekt geen huur”. Hubungan sewa menyewa rumah tidak terputus, karena adanya jual beli rumah (melalui Lelang Umum).
  • Perlu ditambahkan disini sebagai catatan- bahwa eksekusi riil pengosongan rumah yang dibeli melalui Kantor Lelang Negara, hanya dimungkinkan bilamana rumah yang dilelang tersebut, penghuninya adalah orang yang tereksekusi sendiri (debitur). Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat 11 H.I.R. atau pasal 218 (2) R.B.G. yang intinya demikian : Jika pihak tereksekusi (orang yang barangnya/ rumahnya dijual lelang) enggan mengosongkan rumah tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Perintah Pengosongan dst … dst…). Ketentuan yang demikian ini, tidak berlaku bilamana penghuni rumah yang dilelang tersebut adalah pihak ketiga (penyewa rumah), dasarnya adalah pasal 1576 BW. Prosedur yang harus ditempuh : yaitu pembeli rumah melalui lelang ini, harus mengajukan gugatan perdata terhadap penghuni/penyewa tersebut di Pengadilan.
  • Menurut pasal 4 dan 5 Undang-Undang 49/Prp/1960 : Badan Urusan Pihutang Negara (B.U.P.N.) adalah Badan Pemerintah yang diberi wewenang untuk mengurusi dan menyelesaikan setiap hutang terhadap negara. Atas kuasa undang-undang B.U.P.N. berwenang memberi peringatan – melakukan sita eksekusi dan menjual barang melalui Lelang Negara, guna memperoleh pembayaran kembali atas piutangnya negara terhadap debitur yang wanprestatie (kredit macet). Tindakan B.U.P.N. yang didemikan itu, diatur hukum acaranya dalam Undang-Undang 19/1959 – Surat Paksa – yang mirip dalam pasal 195 H.I.R. (eksekusi).
  • Demikian beberapa catatan dari kasus tersebut diatas.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 57. Tahun.V.Juni. 1990. Hlm. 911.

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi & Mahkamah Agung RI (Tingkat Kasasi)

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257

Anda mungkin juga berminat