Kredit Fiktif Penggelapan Dalam Jabatan

 

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Nomor : 78/Pid.B/1992/PN.Jkt

Tanggal : 15 Maret 1993

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor : 113/Pid/1993/PT.DKI

Tanggal : 23 September 1993

Mahkamah Agung RI

Nomor : 210.K/Pid/1994

Tanggal : 27 Juli 1995

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:
  • Dalam menerapkan perbuatan pidanan ex Pasal 374 KUHP, maka unsur delict yang disyaratkan didalamnya yang berbunyi : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, menurut Mahkamah Agung R.I. tidak harus ditafsirkan bahwa Terdakwa secara fisik dan ditangannya sendiri menguasai uang tersebut, memengang uang tersebut, menyimpan uang tersebut atau secara nyata menguasai uang tersebut dengan tangannya sendiri dan secara phisik uangnya dalam penguasaanya pula.
  • Bahwa seorang yang diberikan suatu jabatan dengan wewenang untuk meyetujui atau mengirimkan uang dapat dikeluarkan atau dicairkan dari Bank atas dasar untuk memenuhi perintah dapat diartikan, bahwa Pejabat tersebut adalah orang yang telah menguasai uang atau barang dalam ruang lingkup jabatanya.
  • Sehingga perbuatanya telah memenuhi unsur :”Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan tetapi karena jabatannya”, dan Pasal 374 KUHP dapat diterapkan kepadanya.
  • Demikiaan catatan atas kasus ini.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan NO.134.TAHUN XII.NOVEMBER.1996 halaman 5

PUTUSAN TERSEDIA: PENGADILAN NEGERI (PN), PENGADILAN TINGGI (PT) dan MAHKAMAH AGUNG (MA) 

Anda mungkin juga berminat