KORUPSI RESTITUSI PAJAK TERDAKWA DIHUKUM

Kategori : PUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Negeri Tanggerang

Nomor : 15/Pts/PID.SUS/1993/PN/TNG

Tanggal : 17 Maret 1994

Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor : 70/PID/1994/PT.BDG

Tanggal : 29 Juni 1994

Mahkamah Agung RI

Nomor : 1398 K/Pid/1994

Tanggal : 30 Januari 1995

Catatan:

  • Dari putusan MAHKAMAH AGUNG RI tersebut di atas dapat diangkat “ABSTRAK HUKUM” sebagai berikut:
  • Permohonan Restitusi PPN meskipun prosedure formalnya dipehuni akan tetapi secar amateriil “PT. Geniomitra Makmur Bersama” milik terdakwa I atas sasaran dan petunjuk trdakwa II, sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengajukan restitusi PPN karena kenyataannya perusahaan tidak ada kegiatan usaha bisnisnya.
  • Faktur-faktur pajak masukan keluaran yang digunakan para terdakwa melengkapi permohonan restitusinya berasal dari faktur-faktur hasil pembelian dari PKP lain; padahal tanpa adanya kegiatan keluar masuk barang yang kena pajak maupun arus keluar masuk uang; maka faktur-faktur masukan keluaran tersebut adalah fiktif atau palsu.
  • Kelebihan Restitusi PPN hanya dapat dibayarkan kembali apabila faktur pajak masukan lebih besar daripada faktur pajak keluaran.
  • Para terdakwa telah menerima hasil permohonan restitusi PPN sebesar Rp.2.394.787.976,- secara tidak sah dengan menggunakan faktur masukan-kaluaran difiktifkan palsu.
  • Perbuatan para terdakwa tersebut, merupakan tidak pidana “Korupsi” sebagaimana ditentukan dan diancam ex. Pasal 1 ayat (1) sub. A yo. pasal 28 Undang-Undang N0.3 Tahun 1971 yo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
  • Korupsi merongrong Keuangan Negara pada umumnya juga menghambat Pembangunann dalam kasus ini merongrong pemasukan pajak pada khususnya, Public Saving berkurang dan perbuatan para terdakwa sebagai a sosial.
  • Dalam tindak pidana “Korupsi” diterapkan pidana “denda” dan besarnya “uang pengganti” yang harus dibebankan kepada terdakwa disamping hukuman penjara
  • Demikian catatan redaksi dalam kasus ini

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.118. TAHUN. X. JULI. 1995. HLM.42

PUTUSAN TERSEDIA : MAHKAMAH AGUNG RI

Anda mungkin juga berminat