Ketentuan Hukum Tentang Penilangan Terhadap Pajak STNK Yang Mati

Pada saat petugas polisi Lalu Lintas berdiri dan sedang memperhatikan kendaraan yang tidak lengkap surat-surat berkendaranya. Apalagi ketika surat keterangan bermotor milik kita sendiri tidak memiliki kriteria atau yang tidak memenuhi  standarisasi. Begitu juga ketika pajak kendaraan milik kita mati, kemudian saat melintas ada operasi kepolisian, maka polisi tidak dapat melakukan penilangan atau menerapkan sanksi pidana terhadap pengguna motornya dan juga tidak bisa dibawa ke ranah perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 280 jo Pasal 68 ayat 1 dan 2 “Undang- Undang  No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” yakni :

 

 

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

 

pasal 68

  • Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
  • Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.

 

Ketentuan pidana hanya dapat berlaku apabila masa berlaku STNK (5 tahun) yang mati, kemudian tidak diperpanjang, bukan pajaknya yang mati. Apabila tetap dilakukan penilangan karena pajaknya mati, kemudian disidangkan oleh penuntut umum ke pengadilan, maka hakim wajib menolak, termasuk jaksa juga wajib menolak untuk menyidangkan perkara tersebut dan memerintahkan aparatur kepolisian untuk mengembalikan barang bukti STNK yang ditilang.

 

Sumber : Pasal 280 jo Pasal 68 ayat 1 dan 2 “Undang- Undang  No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”

Anda mungkin juga berminat