Keteledoran Pihak Apoteker Saat Memberi Obat Kepada Pasien

Sumber foto : https://apotekeranda.com/wp-content/uploads/2017/09/rute-pemberian-obat-yang-baik-dan-cepat.jpeg

Apakah diantara kita pernah mengalami kesalahan saat pemberian obat dari rumah sakit ? Pastinya saja pernah yah sahabat yuridis. Apalagi pemberian obat yang salah ini sampai mengakibatkan kondisi pada bagian yang bermasalah ini membuat keadaannya semakin memburuk. Otomatis kita bingung terhadap kondisi seperti ini serta terkadang kita tidak sadar bahwa ternyata terjadi kesalahan saat memberikan obat. Dan kita juga tidak menyangka bahwa tidak mungkin terjadi kesalahan pemberian obat karena para apoteker ini sudah memiliki keahlian yang khusus dibidang obat-obatan serta mereka mengeluarkan obat-obatan sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter setelah adanya pemeriksaan atau tindakan. Karena para apoteker ini seorang sarjana farmasi yang memiliki keahlian khusus untuk pengadaan sediaan farmasi. Menurut pasal 5 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian  mengatur mengenai pekerjaan yang dilakukan kefarmasian yakni :

Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi :

  1. Pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan Sediaan Farmasi;
  2. Pekerjaan Kefarmasian dalam Produk Sediaan Farmasi;
  3. Pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi; dan
  4. Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi.

Pemberian obat dari apoteker ini memang sebelumnya melalui rangkaian pemeriksaan dari dokter umum atau spesialis melalui resep kepada pasien. Karena pemberian resep dokter ini secara jelas dapat kita lihat didalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang  Pekerjaan Kefarmasian yang menyatakan bahwa : “Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker” . Berarti pada dasarnya ada standarisasi pelayanan oleh kefarmasian yang diatur didalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek yang menyatakan bahwa :

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar :

  1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
  2. Pelayanan farmasi klinik .

Kita pasti masih mengingat bahwa, sebelum obat tersebut diberikan kepada kita maka apoteker terlebih dahulu akan menanyakan lagi nama pasien dan menjelaskan dosis penggunaan obat tersebut dan meminta tandatangan kita sebagai tanda bukti kita mengerti penjelasan penggunaan obat serta dosisnya. Kita sebagai orang awam yang tidak mengerti hanya mengingat mengenai dosis penggunaan obatnya saja dan tidak secara detail mengenai kegunaan obatnya karena ini merupakan salah satu pengalaman admin. Nah hal ini memiliki dasar hukum didalam pasal 7 ayat b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

Nah pada kasus salah pemberian obat oleh apoteker ini dapat diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

Pasal 45 ayat (1)

”Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Pasal 47

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Dari keluhan ini maka, tugas dan wewenang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini dapat kita lihat secara jelas didalam pasal 52 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

  1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  2. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ketentuan Pidana diatur didalam Pasal 84, sanksi yang diberikan:

a) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

b) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Tentu saja pemberian obat yang salah ini merupakan sesuatu yang fatal apalagi bila kesalahan ini sampai mengakibatkan kesehatan korban semakin memburuk. Oleh sebab itu, dalam pemberian layanan jasa pengobatan diharapkan tenaga kesehatan baik dokter dan apoteker terlebih dahulu lebih teliti dalam pemberian obat-obatan. Supaya para petugas kesehatan ini lebih mengingat hak-hak dan perlindungan dari kelalaian pemberian resep agar tidak terjadi pelanggaran. Salam Yuridis.id

Sumber :

  • Peraturan Perundang-Undangan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Anda mungkin juga berminat