Kerugian Negara Terhadap Penjualan Produk Elektronik Pada Black Market serta Sanksi Pidana

Kecanggihan produk elektronik saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat,
sehingga peredarannya yang terkadang lepas dari pengawasan pihak pemerintah atau yang biasa
disebut manifest. Salah satu hal yang sangat menarik perhatian kita yakni penjualan produk
elektronik pada pasar gelap atau yang sering kita sebut dengan Black Market. Black Market atau
BM adalah tempat yang menjual barang-barang gelap atau selundupan, mulai dari hasil curian
atau yang tidak lolos uji nasional. Berbagai jenis barang yang dijual pun beragam yakni
Handphone, notebook, onderdil motor dan produk elektronik lainnya. Tetapi yang sering
dipasarkan pada black market ini adalah produk Handphone.
Bagi masyarakat golongan rendah memang sangat terbantu akan hadirnya produk Black Market
karena harganya yang sangat ekonomis dan terjangkau, tetapi disatu sisinya akan menimbulkan
kerugian bagi Negara karna hadirnya produk Black Market ini dikarenakan tidak ada
pembayaran pajak di lembaga Bea Cukai. Hal ini berarti tidak ada pemasukan negara dari
kegiatan impor. Pada akhirnya, impor Illegal bisa mempengaruhi perekonomian kita karena
stabilitas keuangan negara kita bisa terganggu. Oleh sebab itu, apabila ada seseorang yang
menampung atau membeli barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan biasa disebut
penadahan. Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:
“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak
Sembilan ratus rupiah:
1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk
menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus
diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau
sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”
Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan:
“Setiap orang yang:
a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang
palsu atau dipalsukan;
b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau
catatan;
c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk
pemenuhan kewajiban pabean; atau
d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau
memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Apabila kita menjual atau mungkin membeli produk Black Market, maka kita akan dikenakan
pasal diuraikan seperti diatas yah guys.

Sumber : 

  • Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

  • Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-

    Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Anda mungkin juga berminat