Kericuhan Bank Kejahatan Korupsi

Kategori : PUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Negeri Jakarta Barat :

No. 56/Pid/B/1990 PN.Jkt. Bar, tanggal 14 November 1990.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

No. 26/Pid/1991/PT.DKI, tanggal 9 April 1991.

Mahkamah Agung RI

No. 1622.K/Pid/1991, tanggal 21 Maret 1992.

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI yang membenarkan putusan judex facti tersebut diatas, dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:
  • Suatu Bank swasta menerima dan menghimpun dana dari masyarakat, baik berupa simpanan deposito maupun tabungan yang diberikan bunga yang menarik.
  • Direktur Bank swasta tersebut, ternyata tidak membukukan deposito dan tabungan masyarakat tersebut ke dalam Pembukuan Bank, melainkan langsung dimasukkan sebagai kredit ke dalam Rekening (A/C) atas nama Direktur Bank, sebagai Nasabah yang memakai nama samaran, serta A/C dari sejumlah Perusahaan Dagang miliknya Direktur Bank tersebut. Pemberian kredit kepada nasabah (Direktur Bank yang bersangkutan dan Perusahaan miliknya Direktur tersebut) tanpa ada surat permohonan kredit, tanpa ada analisa kredit, tanpa ada jaminan kredit, tanpa ada pembukuaan.
  • Kredit “Bank dalam Bank” ini akhirnya macet total, Deposito pada jatuh tempo untuk dibayar kepada nasabah/Deposan. Bank ini mengalami kesulitan keuangan yang parah, sehingga beberapa kali mengalami kekalahan dalam kliring.
  • Para Deposan menjadi resah dan menuntut agar Bank tersebut membayar uang milik Deposan. Bank tidak mampu memenuhi kewajibannya.
  • Bank Indonesia turun tangan memberikan “Kredit Likwiditas Darurat” kepada Bank swasta ini dengan maksud agar Bank swasta ini dapat membayar kembali/memenuhi kewajibannya kepada para nasabahnya.
  • Beberapa waktu kemuidan, Bank swasta ini pun mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat membayar kembali kreditnya kepada Bank Indonesia.
  • Perbuatan Direktur Bank Swasta yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan dana masyarakat , menjalankan praktek gelap “Bank dalam Bank”, mengalami kekalahan dalam kliring, sehingga tidak mampu memenuho kewajibannya, yang akhirnya juga merugikan keuangan negara berupa “Kredit Likwiditas Darurat” yang diberikan oleh Bank Indonesia.
  • Perbuatan Direktur Bank swasta yang demikian itu dikwalifisir sebagai : Kejahatan Tindak Pidana Korupsi, ex pasal 1 (1) sub “a” jo 28  U.U. No. 3/1971.
  • Terhadap pelaku kejahatan Korupsi ini, (Direktur Bank swasta) oleh Pengadilan diberikan hukuman ganda:
  • 1.  Hukuman Penjara .
  • 2. Hukuman Denda.
  • 3. Hukuman membayar Uang Pengganti sebesar kerugian yang diderita oleh Negara.
  • 4. Hukuman Tambahan : Merampas barang bukti berupa ratusan hektar tanah untuk diserahkan kepada Negara cq. Bank Indonesia.
  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No.92.Tahun. VIII. Mei.1993. Hlm. 13- 14.

Putusan Tersedia :  Mahkamah Agung RI.

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

Anda mungkin juga berminat