KEMATIAN TOKOH BURUH MARSINA SAKSI MAHKOTA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (bagian ketiga)  

Mahkamah Agung RI

Nomor 1174.K/Pid/1994                    terdakwa Ny. Mutiari, SH

Nomor : 429 K/Pid/1995                    terdakwa Yudi Susanto

Nomor : 381 K/ Pid/1995                   terdakwa Yudi Astono

Nomor 1590 K/Pid/ 1994                   terdakwa Karjono Wongso

Nomor 1592 K/Pid/1994                    terdakwa Bambang Wuryanto CS.

Nomor 1706 K/Pdt/1994                    terdakwa Suwano dan suprapto.

Catatan :

Dari  sejumlah putusan Mahkamah Agung R.yang diuraikan di atas, maka diangkat  “Abtrak Hukum” sebagai berikut:

  • penyidik memecah-mecah (Splitsing) Berita Acara Penyidikan menjadi beberapa berkas perkara (BAP), dimana para terdakwa dijadikan saksi dan sebalinya saksi dijadikan Terdakwa dalam beberapa berkas perkara yang dipisahkan satu sama lain yang disebut sebgaai saksi  Hal yang demikian ini adalah bertantangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
  • Di dalam persidangan, terdakwa mencabut kembali semua keterangannya yang pernah diberikan kepada penyidik didalam BAP dengan alasan karena adanya tekanan/ paksaan baik physik maupun phsychis dapat dibuktikan secara nyata, maka pencabutan ini beralasan dan dapat diterima oleh Hakim sehingga semua keterangan di depan Penyidikan, karena adanya paksaan tersebut adalah tidak bernilai juridis sebgai bukti.
  1. Dengan adanya para saksi yang juga adalah para Terdakwa dalam beberpa perkara yang dipecah-pecah dengan dakwaan yang sama (saksi mahkota)
  2. Ditambah lagi dengan adanya terdakwa tersebut mencabut kembali semua keterangan didepan Penyidik, karena adanya paksaan phisik dan psychis.
  3. Demikian pula para saksi yang lain, yang juga diajukan kepersidangan, ternyata keterangannya tidak ada persesuaian satu sama lain.

Dengan adanya tiga  unsur a-b-c di atas maka kesalahan Terdakwa  harus dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan yang didakwakan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan  tersebut.

  • Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus kemnatian Gadis Tokoh Marsinah ini merupakan suatu langkah terobosan baru yang menciptakan Jurisprudensi yang berbobot dan bernilai mengenai status hukum “ saksi mahkota” yang selama puluhan tahun dijalankan dan diterima oleh para Hakim sebagai suatu yang benar. Dengan adanya Jurisprudensi baru ini, maka adanya “saksi mahkota” adalah bertentangan dengan  Hukum Acara Pidana yang menjujung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota ini.

Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No.120. Tahun. X. September. 1995`.  Hlm.5

Anda mungkin juga berminat