Kejahatan Terhadap Pemalsuan Ukuran dan Timbangan

Sumber Foto : hisbah.net

Saat kita belanja kepasar tradisional atau ketempat perbelanjaan, terkadang ada pelaku usaha yang sudah menimbang barangnya dagangannya terlebih dahulu. Apabila ada pelanggan yang datang membeli barang dagangannya, jadi dia hanya tinggal mengambil barangan sesuai pesanan sipelanggan tanpa menimbangnya lagi.Tetapi banyak yang terjadi saat ini, ada oknum pelaku usaha yang mencoba melakukan pemalsuan terhadap timbangan miliknya yang sudah dimodifikasi terlebih dahulu.Yang pada akibatnya, pelanggan merasa dirugikan karna berat dagangannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ingin dibeli serta pelanggan yang percaya saja mengenai berat barang yang diinginkan.Dan mengenaiukuran serta timbangan ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik melalui Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya).Oleh sebab itu, hal yang merugikan masyarakat ini diatur oleh pemerintah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita lihat pada :

Pasal 258

  • Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tandatera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah aslidan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
  • Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

Sanksi lain yang dapat menjerat oknum pelaku usaha yang melakukan pemalsuan terhadap ukuran dan Timbangan yang sudah ditera dapat kita lihar pada ketentuan mengenai sanksi atas kejahatan dan/atau pelanggaran UTTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yaitu sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

(2) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 33

(1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ini adalah kejahatan.

Kementerian Perdagangan mengadakan program prioritas peningkatan tertibukur agar pelaku usaha tidak melakukan kecurangan terhadap pemakaian alat ukur timbangan dipasaran. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan dapat memberikan jaminan bagi konsumen atas kebenaran hasil pengukuran dan transaksi dagang. Semoga bermanfaat.

Sumber :Pasal 258 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan pasal 32 ayat (1),(2) serta 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

 

Anda mungkin juga berminat