Kejahatan Bank Gelap-Rentenir

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Denpasar

No. 55/Pid/B/1985, Tanggal 15 Maret 1986

Pengadilan Tinggi di Denpasar-Bali

No. 103/Pid/B/1986, Tanggal 6 November 1986

Mahkamah Agung R.I.

No. 924. K/Pid/1987, Tanggal 6 November 1989

Catatan:

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI terurai diatas, maka kita dapat mengangkat “ABSTRAK HUKUM” sebagai berikut:
  • bahwa seorang yang telah memberikan pinjaman uang kepada sejumlah orang (masyarakat), dengan cara: Hutang pokok dikembalikan dengan kewajiban membayar bunga serta dimintai pula jaminan barang untuk pinjaman uang tersebut, baik berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, maka kegiatan yang demikian ini dapat dikwalifisir sebagai usaha menghimpun dana dan menyalurkan kepada orang lain (masyarakat). Usaha semacam ini, adalah sama atau menyerupai usaha suatu “Bank”, yang harus memperoleh izin dari Pemerintah cq Menteri Keuangan RI.
    Bilamana usaha tersebut tidak atau belum ada izin dari yang berwajib, maka usaha itu tergolong sebagai suatu perbuatan pidana (delict kejahatan) yang harus dipidana, ex pasal 38 UU No. 14/1967.
  • Bahwa Akta Notaris yang berisi “Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali” ex – pasal 1519 B.W. yang dipergunakan sebagai tutup atau kamuflage atau schijin handeling, terhadap Perjanjian yang sebenarnya yaitu Hutang Piutang uang dengan jaminan tanah, adalah merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak diatur lagi dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional (UU Ni. 5/1960), sehingga perjanjian yang demikian adalah: batal demi hukum.
  • Bahwa perbuatan terdakwa ini juga dapat dikategorikan sebagai “Praktek Rentenir” (Riba), yang melanggar Geldschieter Ordonanntie Stb 1938/523 dan Woeker Ordonanntie Stb 1938/524.
  • Bahwa putusan Mahkamah Agung RI terhadap kasus ini sudah merupakan suatu “Jurisprudensi tetap” (periksa putusan MA-RI No. 316. K/Pida/1983 dalam Varia Peradilan No. 60).
  • Bahwa putusan judex facti – (Pengadilan Tinggi) yang didalamnya tidak memuat:
    1. Surat Dakwaan Jaksa dan
    2. Surat Requisitoir Jaksa,
    merupakan suatu putusan Hakim yang melanggar Hukum Acara Pidana, ex pasal 197 (1) huruf “c” dan “e” Undang-Undang No. 8/1981, sehingga putusan hakim ini tidak bernilai dan adalah batal demi hukum.
  • Demikian catatan redaksi atas kasus ini.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No.61.Tahun. VI. Oktober.1990. Hlm. 51.

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, & Mahkamah Agung RI

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

Anda mungkin juga berminat