Keharusan Perusahaan Mendaftarkan Karyawan Pada BPJS Ketenagakerjaan

Sumber foto : https://awsimages.detik.net.id/visual/2016/05/03/986fbcd7-eb7d-47f4-872e-72c1f91c79d8_169.jpg?w=650

BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini program pelayanan kesehatan terbaru yang merupakan sistemnya menggunakan sistem asuransi kita kenal sebelumnya sebagai PT Askes. Melalui program BPJS Ketenagakerjaan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentu saja para pekerja akan merasa aman dan tidak khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena selama bekerja pasti saja ada sesuatu seperti sakit, pemutusan hubungan kerja, kecelakaan kerja, pension bahkan kematian kematian dan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini peserta lebih meringakan tanggungannya.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa : “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 2 jenis BPJS yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan yang sudah dijelaskan diatas.  

Oleh sebab itu, pengusaja wajib mendaftarkan dirinya beserta pekerja secara bertahap sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial dan apabila pengusaha tidak mendatarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja dapat mendaftarkan diri sendiri sebagai peserta program jaminan sosial tetapi atas tanggungan pengusaha.Pernyataan ini dipertegas lagi melalui pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan  Sanksi  Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain  Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa :

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:

a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai

dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan

b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara

lengkap dan benar.

Sudah sangat jelas mengatur mengenai kewajiban pemberi kerja atau pengusaha untuk mengikut sertakan pekerjanya, bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya maka terdapat sanksi yang dapat dikenakan  kepadanya dapat kita lihat didalam pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa :

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

Sedangkan didalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan  Sanksi  Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain  Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial mengatur mengenai bentuk sanksi administrasi yang diberikan yakni :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda; dan/atau

c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Memang terkait mengenai sanksinya terlihat mudah, tetapi selain akan meringankan biaya saat terjadi sesuatu dengan pekerja serta dengan dana BPJS kita dapat bergotong royong membantu orang yang lebih membutuhkan. Salam Yuridis.id

Sumber :

  • Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  • Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan  Sanksi  Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain  Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Anda mungkin juga berminat