Majalah Varia Peradilan Cover

Kedudukan Surat Perintah Kerja Project Dalam Suatu Perjanjian

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Medan
Nomor Register: 166/Perd/1982
Tanggal Putusan : 28 Februari 1983

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan
Nomor Register: 741/Perd/1983
Tanggal Putusan : 28 Desember 1983

Mahkamah Agung RI
Nomor Register: 4404.K/Pdt/1986
Tanggal Putusan : 20 Agustus 1988

Catatan Redaksi:

  • Dari perkara ini kita dapat mencatat bahwa dalam memeriksa perkara ini, mahkamah Agung telah melakukan penelitian dan pernilaian kembali terhadap alat bukti yang dihasilkan oleh judex facti yang dianggapnya telah mengambil kesimpulan yang keliru atas alat bukti tersebut.
  • hasil penelitian dan pernilaian kembali ini, MA-RI berkesimpulan bahwa Tergugat I tidak harus ikut serta bertanggung jawab atas sisa uang yang belum dibayar.
  • bahwa dari putusan MA-RI ini dapat diangkat: abstrak hukum:
    – untuk menggugat suatu Badan Hukum, cukup disebut nama dari Badan HUkum tersebut, tidak harus selalu disebutkan nama orang yang bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum ybs.
    – Gugatan perdata terhadap Badan Hukum, dapat juga dilakukan ditempat kedudukan “cabang” dari Badan Hukum tersebut. Tidak harus selalu di tempat kedudukan Kantor Pusatnya.
    – bahwa mengenai besarnya “bunga-uang” yang tidak diperjanjikan para pihak, nampaknya MA-RI telah melepaskan ikatan bunga yang ditetapkan berdasar atas undang-undang: sebesar 6% setahun, sesuai Stb 1848/No.22 jo Stb 1849/no.63. Ukuran bunga yang baru: menurut bunga Bank Pemerintah.
    – bahwa SPK. suatu proyect yang ditandatangani serta oleh Site Manager suatu Badan Hukum, tidak dapat diartikan bahwa Badan Hukum tersebut harus ikut serta bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pelaksanaan suatu perjanjian yang dibuat kemudian dan bersumber pada SPK tersebut.
  • Demikian ‘abstrak hukum’ yang bisa diangkat dari putusan majelis Mahkamah Agung RI tersebut diatas.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No.44.Tahun. IV. Mei.1989. Hlm. 12

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri, Pengadilan TInggi & Mahkamah Agung RI 

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

Anda mungkin juga berminat