Majalah Varia Peradilan Cover

Kasus Surat Kabar Monitor Delict Penodaan Agama Dan Delict Pers

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor : 09/IV/Pid.B/1991

Tanggal : 8 April 1991

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 

Nomor : 53/Pid/B/1991

Tanggal : 4 Juli 199

Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1521.K/Pid/1991

Tanggal : 28 November 1991

Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat sesuatu “Abstrak Hukum” sebagai berikut :
  • Seorang Pemimpin Redaksi Surat Kabar Mingguan Tabloid, dengan tujuan agar Surat Kabarnya menjadi tetap atau lebih laris dibeli oleh masyarakat luas, maka ia menyelenggarakan suatu Angket yang dapat diikuti oleh semua pembacanya dengan syarat, bahwa jawaban angket tersebut ditulis dalam Kartu Pos yang ditempeli “Kupon” yang tersedia di Surat Kabar tersebut.
  • Angket tersebut berisikan pertanyaan dari Redaksi tentang : Siapakah tokoh yang dikagumi oleh pembaca dan apa alasannya memilih tokoh tersebut. Pemimpin Redaksi menjanjikan hadiah uang yang besar untuk para pemenang angket ini.
  • Dari jawaban angket yang masuk, maka Pemimpin Redaksi menyusun Daftar Nama-Nama Tokoh yang dikagumi oleh peserta Angket. Dalam Daftar ini, dicantumkan NAMA NABI MUHAMMAD S.A.W. dalam urutan/peringkat kesebelas, dibawah nama-nama manusia biasa lainnya.
  • Pemimpin Redaksi, kemudian menyiarkan dan mempublikasikan Daftar Nama Tokoh yang dikagumi para pembaca ini dalam Surat Kabar yang dikelolanya.
  • Perbuatan Pemimpin Redaksi di Surat Kabar tersebut diatas, adalah tercakup dalam dua macam delict yaitu :

I. Delict Umum, dalam K.U.H.Pidana (Ex pasal 156-a huruf.a. K.U.H.Pidana):

“Dengan sengaja dimuka umum, melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia”.

II. Delict Pers :

(Ex pasal 19 (1) U.U.No.11/1966 jo U.U. No. 4/1967 jo U.U. No. 21/1982).

“Dengan sengaja secara melawan hukum menggunakan Penerbitan Pers untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan penyelewengan terhadap tugas; fungsi dan kewajiban pers”.

  • Tujuan dari ketentuan “Samenloop” (Perbarengan) Ex pasal 63 (1) K.U.H.Pidana adalah untuk mencegah adanya penumpukan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang termasuk dalam beberapa ketentuan delict, sehingga hanya saksi pidananya saja yang diabsorsi.
  • Adanya ketentuan samenloop tersebut adalah bukan untuk mengingkari terjadi suatu delict.
  • Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan putusan Hakim Pertama, yang dinilainya sudah benar. Karena itu putusan Pengadilan Tinggi yang demikian itu sudah merupakan putusan yang cukup dipertimbangkan.
  • Demikian catatan redaksi.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No.79. Tahun VII. April1992. Hlm. 23-24

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri & Mahkamah Agung RI (Tingkat Kasasi)

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

 

Anda mungkin juga berminat