Kasus Notaris dan Bank Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Pengadilan Negeri Semarang

Nomor : 18/Pdt/G/1991/PN. Smg

Tanggal : 19 Juni 1991

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang

Nomor : 793/Pdt/1991/PT.Smg

Tanggal : 17 Februari 1992

Mahkamah Agung RI

Nomor : 2196 K/Pdt/1992

Tanggal : 30 Juni 1994

Catatan :

ABSTRAK HUKUM yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas sbb:

  • Akta Perkawinan yang dibuat di hadapan Pegawai Catatan Sipil, di mana para pihak yang kawin tercantum nama bahasa Cina: Kwa Hong Djoen dan Oei Kleim Nio. Beberapa tahun kemudian mereka berganti nama Indonesia menjadi: Juned Adwidjaja dan Ratnawati yang selama persidangan, mereka berdua tidak pernah membantah bahwa mereka suami-istri, yang surat bukti Ganti Nama Indonesia baru dilegalisir di tingkat kasasi, maka mereka tidak perlu diragukan lagi, sebagai pasangan suami istri yang sah (kebenaran materill).
  • Perkawinan antara suami-istri tersebut, ternyata, tidak pernah dibuat Akta Perjanjian Kawin, maka menurut hukum semua harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan pun harta tersebut ditulis atas nama istrinya. Karena harta tersebut merupakan Harta Bersama, maka segala perbuatan hukum si istri yang menyangkut Harta Bersama ini, seperti mengasingkan hak/mengalihkan/atau menjaminkan Harta Bersama tersebut, harus sepengetahuan atau seizin suaminya. Bilamana tidak seizin salah satu dari suami/istri, maka perbuatan tersebut merupakan: Perbuatan Melawan Hukum.
  • Bank yang memberikan kredit dengan jaminan rumah/tanah, seharusnya meneliti lebih dulu, apakah agunan tersebut merupakan Harta Bersama sepasang suami-istri ataukah tidak. Bilamana ternyata merupakan Harta Bersama, maka bank wajib minta persetujuan salah seorang suami atau istri tersebut. Bilamana hal ini tidak dilakukan, maka bank tersebut dinilai telah melakukan: Perbuatan Melawan Hukum.
  • Seorang Notaris yang membuat “Akta Kuasa Memasang Hipotik” seharusnya ia meminta persetujuan dari salah satu dari suami-istri, bilamana ternyata barang agunan tersebut merupakan Harta Bersama (Harta gono-gini). Bilamana ia tidak berbuat demikian, maka Notaris tersebut telah melakukan kelalaian yang dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat: Akta yang telah dibuatnya itu batal demi hukum.
  • Jurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah berkwalifikasi tetap: M.A.R.I. No.808.K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974, intinya: Semua harta kekayaan yang diperoleh pada waktu perkawinan berlangsung adalah merupakan Harta Bersama, walaupun harta tersebut di atasnamakan salah seorang dari suami-istri tersebut.” M.A.R.I No. 1448 K/Sip/1974 tgl. 9 November 1976.
  • Demikian catatan atas kasus tersebut di atas

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan NO.113.TAHUN X.JULI.1995

PUTUSAN TERSEDIA : PUTUSAN PENGADILAN TINGGI (PT), MAHKAMAH AGUNG (MA)

Anda mungkin juga berminat