KASUS KEPAILITAN TRANSAKSI DERIVATIF & KREDIT SEPARATIS  

Pengadilan  Niaga pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat:

No.16/Pailit/1998/PN/Niaga/Jkr.Pusat,tanggal 7 desember 1998

Mahkamah Agung RI

No. 07.K/N/1998, tanggal 4 februari 1999

 Catatan :

  • Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat diangkat
    “Abstrak Hukum”
    sebagai berikut:
  • Perjanjian Kredit berupa pemberian fasilitas kredit kepada nasabah
    debitur untuk menutup kerugian transaksi valas,dan transaksi sell
    option US$ Cal/Rp-put, yang kemudian ternyata bahwa transaksi
    yang demikian itu larangan oleh Bank Indonesia berdasarkan S.K Bank
    Indonesia NO.28/119/Kep/Dir tentang Transaksi Derivatif adalah
    merupakan”Cuasa yang halal”,sehingga karena salah satu
    unsur pasal 1320 BW tidak dipenuhi,maka Perjanjian kredit yang
    berisi transaksi derivatif tersebut,adalah batal demi hukum dengan
    akibat hukum, bahwa hutang dalam perjanjian kredit tidak sah dan
    tidak ada jatuh tempo.konsekwensi juridis,permohonan kepailitan
    terhadap debitur yang diajukan oleh Kreditur,dinyatakan ditolak
    oleh Pengadilan Niaga.
  • luarkan Separitas”dalam proses Kepailitan tidak berhak menge-
    luarkan suara,karena sesuai pasal 56 U.U. Kepailitan, pihak
    “Kreditur Sseparatis” dapat melakukan eksekusi atas haknya seolah-
    olah tidak terjadi kepailitan.
    Bilamana “kreditur Separatis” mengajukan permohonan Kepailitan
    terhadap Debitur, maka ia “Kreditur Separatis” seharusnya terlebih
    dulu melepaskan haknya sebagai “Kreditur Separatis” untuk
    selanjutnya menjadi “kreditur konkunren” Tanpa melalui Prosedur
    ini,maka permohonan kepailitan tehadap Debitur dinyatakan
    ditolak oleh Pengadilan Niaga.
  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No. 163. Tahun.XIV. APRIL. 1999.  Hlm.5.         

 

 

 

Anda mungkin juga berminat