KASUS KEPAILITAN HOLDING COMPANY (PUTUSAN JUDEX FACTI DIBATALKAN MA-RI)

Kategori: PUTUSAN TERPILIH

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Nomor : 05/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst

Tanggal : 29 September 1998

Mahkamah Agung RI

Nomonr : 01.K/N/1988

Tanggal : 6 November 1998

Catatan:

  • Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:
  • Ditinjau dari segi Company Law yang mengatur tentang kehidupan bisnis modern dewasa ini, telah terdapat dan berkembang bentuk perusahaan Holding Company, berupa group perusahaan, yaitu Induk dengan sejumlah anak perusahaan (Subsidiary) yang pada dasarnya tidak ada pemisahan antara keduanya (may have no separate economic existence).

Namun meskipun demikian, keberadaan  subsidiary tersebut ternyata diperlakukan sebagai separate Entity. Dalam posisi Holding Company yang demikian itu, maka permohonan Kepailitan baik kepada Induk maupun terhadap anak perusahaan dimana Induk Perusahaan menjadi penjaminnnya, dapat diajukan ke Pengadilan Niaga secara terpisah dalam dua permohonan dan tidak harus digabungkan menjadi satu permohonan Kapailitan. Hal yang demikian ini sudah seuai dengan due proses (Hukum Acara) dan benar menurut hukum (due to law).

  • Suatu permohonan Kepailitan telah ditolak oleh Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung dengan alasan bahwa hutang yang menjadi dasar permohonan tersabut, masih belum jatuh tempo untuk ditagih. Penolakan permohonan Kepailitan tersebut secara juridis mengandung pengertian bahwa para kreditur masih dapat mengajukan lagi permohonan kepailitan, bilamana hutang tersebut telah melewati jatuh tempo untuk ditagih, ex pasal 1 (1) Undang-undang No.4 tahun 1998.
  • Pengajuan perkara permohonan Kepailitan adalah berbentuk “Permohonan” atau voluter, yang proses pemeriksaannya bersifat ex parte yang tidak multak, melainkan mirip bentuk contenteuse yang semu dengan terbukanya:
  • Termohon boleh memberikan tanggapan
  • Termohon berhak mohon penundaan
  • Dalam hal ini involuntary petition, hak wajib memanggil Debitur

Proses pemeriksaan tidak membuka acara replik – duplik, sehingga asas audi alteram partem lebih dipersempit pelaksanaannya.

  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.162. TAHUN. XIV. MARET.1999. HLM.9

PUTUSAN TERSEDIA : PENGADILAN NIAGA

Anda mungkin juga berminat