Kasus Kepailitan Badan Hukum Yang Sudah Dilikuidasi

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Nomor Register: 06/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
Tanggal Putusan : 7 Oktober 1998

Mahkamah Agung RI
Nomor Register: 02 K/N/1998
Tanggal Putusan : 26 November 1998

Catatan Redaksi:

• Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat
  diangkat ”ABSTRAK HUKUM” sebagai berikut:
  Perseroan Terbatas (P.T) yang sudah dibubarkan dan dilikuidasi
  berdasar putusan Rapat Umum Pemegang Saham (R.U.P.S),
  meskipun para likuidator telah lalai, tidak melakukan pendaftaran
  serta tidak mengumumkan, baik dalam Berita Negara R.I, maupun
  dalam dua Surat Kabar Harian dan juga tidak memberitahukan
  likuidasi tersebut kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 30 hari,
  seperti yang ditentukan pasal 21 Jo pasal 118 UU No.7 tahun 1995,
  tentang Perseroan Terbatas, maka secara Yuridis, Perseroan
  Terbatas yang sudah dalam keadaan likuidasi tersebut, status
  hukumnya sebagai suatu”Badan Hukum”, sudah berahir, sehingga
  tidak dapat diajukan permohonan kepailitan terhadap Perseroan
  tersebut.
• Likuidator yang telah lalai melaksanakan ketentuan pasal 118 (1)
  UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka mereka
  bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian pihak
  ketiga.
• Demikian catatan kasus ini.

Sumber :
Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XIV No. 167 .AGUSTUS.1999. Hlm.5