Juru Parkir Tidak Memberikan Karcis Ternyata Menyalahi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Sumber foto : https://www.cakaplah.com/assets/news/11062018/cakaplah_9jnug_22506.jpg

Salah satu yang menjadi permasalah disetiap kota besar yaitu parkir, karena penataan tempat parkir apalagi hal ini didorong dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan baik motor ataupun mobil. Sehingga menciptakan tempat parkir liar serta oknum-oknum nakal yang mencoba mengambil kesempatan untuk mendapatkan pemasukan dari parkir liar tersebut. Apalagi mengenai keberadaan parkir liar saat ini, juru parkir diharapkan tidak hanya bertugas untuk menjaga kendaraan tetapi juga dapat berpartisipasi kepada pemerintah berupa retribusi dari pungutan parkir yang dilakukannya.  Para juru parkir ini meminta pungutan parkir tidak resmi ini dan kita sebagai masyarakat dapat berperan penting untuk memberantas hal ini dan menolak pungutan parkir liar ini dan melaporkannya ke Dinas Perhubungan. Selain menolak dan melaporkannya, salah satu cara meminimalisir pungutan tidak resmi ini dengan meminta tiket parkir terlebih dahulu sebelum membayar.

Sudah jelas dikatakan didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum pada pasal 15 bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran diatur dalam Peraturan Walikota”. Oleh sebab itu pemerintah daerah memperjelaskan didalam  Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang secara nyata mengatur Tata cara pemungutan parkir yangi diatur didalam pasal 10 dan pasal 11 yang menyatakan bahwa :

Pasal 10

Pemungutan Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

  1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  2. Setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib memberikan SKRD atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah diporporasi atau yang dipersamakan dengan itu.
  3. Seluruh penerimaan Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
  4. Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Tujuan peraturan ini diciptakan agar masyarakat dapat belajar bertanggung jawab menjaga kota agar terlihat indah dan rapi karna berpengaruh terhadap tata letak pemanfaatan ruang. Selain kita merugikan Negara karna memberikan retribusi kepada kas orang lain dan tidak masuk ke kas Negara, kita sebagai masyarakat pun dirugikan karna melalui retribusi maka pemerintah akan memberikan kenyamanan terhadap kita apalagi fasilitas parkir.

Tidak hanya masalah kerugian dari adanya parkir liar ini, tetapi bagi juru parkir dari pelaku parkir liar ini ternyata terdapat ketentuan pidana yang dapat menjerat juru parkir ini dapat kita lihat didalam pasal 35 Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang menyatakan bahwa :

  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
  3. Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pengoperasian kendaraan.
  4. Selain tindak pidana pelanggaan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan didalam Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum memang ada dijelaskan mengenai ketentuan pidananya didalam pasal 20 yang mengatakan bahwa :

  1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Walaupun secara jelas telah diatur didalam dua peraturan daerah kota Pekanbaru diatas mengenai aturan pelaksanaan parkir yang baik dan benar, kita bisa menggunakannya salah satu dari peraturan daerah tersebut untuk mengingatkan mereka. Oleh sebab itu, secara nyata kita bisa memberi pencerahan terhadap juru parkir liar yang mencoba-coba mencari peruntungan yang tidak baik seperti . Salam Yuridis.id

Sumber :

Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah nomor kota Pekanbaru 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Anda mungkin juga berminat