Jual Beli Saham Penerapan Hakim Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Jakarta Barat

No. 711/Pdt/P/1988/PN. Jkt.Bar, tgl. 5 Nopember 1988.

Mahkamah Agung RI

Surat Penetapan No. 01/Pen/Pdt/1993, tgl. 22 Januari 1993 ditandatangani oleh Keua Mahkamah Agung R.I.: R.POERWOTO S. GANDASUBRATA, S.H.

Catatan :

  • Dari Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat “Abstrak Hukum sebagai berikut :
  • Hakim Pengadilan Negeri dalam menghadapi Surat permohonan (voluntaire jurisdictie) yang diajukan oleh seorang pemohon di Pengadilan Negeri, haruslah diteliti terlebih dulu, secara prosessueel harus jelas dasar hukumnya serta diperkenankan dengan jelas dalam ketentuan hukum materiilnya yang mengatur masalah yang dimohon oleh pemohon tersebut.
  • Hakim Pengadilan Negeri yang menerbitkan Penetapan atas permohonan seseorang yang tidak ada dasar hukumnya, maka Penetapan Hakim a’quo adalah bersifat batal demi hukum. Dan Mahkamah Agung, karena adanya keberatan dari seseorang yang terkena akibat Penetapan tersebut, akan menelitinya. Bilamana Penetapan tersebut diterbitkan oleh Hakim tanpa dasar hukum, maka Mahkamah Agung berdasar fungsi pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan, akan menyatakan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 121. Tahun.XI. Oktober. 1995. Hlm. 61.

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung RI

Anda mungkin juga berminat