Jika Ada Perubahan Dalam Perundang-undangan Sesudah Perbuatan Pidana Dilakukan, Maka Terhadap Terdakwa Diterapkan Ketentuan Yang Paling Menguntungkan Baginya.

Sumber Foto: http://mentalfloss.com

Kategori : Yuridpsrudensi

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 257 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal Putusan : 05 Maret 2004

Majelis Hakim : 1. DR. Artidjo Alkostar, SH., LL.M

  1. DR. Andi samsan Nganro, SH., MH
  2. DR. Salman Luthan, SH., MH

 

Kaidah Hukum:

Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan pidana dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya.

 

Catatan:

  • Terdakwa melakukan tindak pidana; tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian;
  • Ketika tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah UU Nomor 23 tahun 1992 kemudian ketika terdakwa diadili berlaku UU 36 tahun Sanksi pidana yang diancamkan kepada terdakwa berdasarkan UU Nomor 23 tahun 1992 adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan menurut UU Nomor 36 tahun 2009 adalah hanya pidana dena paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

 

Sumber :
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2015, Hlm.270

Informasi tambahan dari redaksi www.yuridis.id

Pasal 1 ayat 2 KUHP berbunyi:

“Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi Terdakwa”

 

Naskah Putusan : Tersedia
WA/SMS : 0817250381

 

Anda mungkin juga berminat