Isi/Bunyi Pasal 382 c KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 382 c

Apabila wali bapak dan wali ibu tak cakap atau tak cakap atau tak mampu menunaikan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dan kepentingan anak-anak atas dasar lain tak menentang akan pembebasan mereka dari perwalian, maka tas permintaan Dewan Perwalian atau tuntutan Jawatan Kejaksaan, bolehlah kedua mereka oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka, atau Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka terakhir, dibebaskan dari perwalian itu terhadap seorang anak merka atau lebih Pembebesan bapak atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah adanya perceraian, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang telah mengadili tuntutan akan perceraian itu. Dalam surat permintaan atau tuntutan untuk pembebeasan harus seberapa boleh dikemukakan pula, dengan cara bagaimana pergantian wali itu kiranya dapat diselenggarakannya. Pembebasan ini tak boleh diperintahkan jika pihak yang diminta atau dituntut pembebasannya menentang akan itu.

Atas surat pemintaan sendiri, wali-wali yang lain, oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka, boleh dibebaskan dari perwalian mereka, baik terhadap sekalian anak-anak belum dewasa yang ada di bawah kekuasaan mereka, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu, apabila seorang penduduk di Indonesia yang berhak melakukan perwalian atau pengurus salah satu perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga amal tersebut dalam pasal 365, dengan surat menyatakan sanggup menjadi pengganti mereka, dan oleh Pengadilan pergantian itu ditimbang baik bagi kepentingan anak-anak.

Pengadilan Negeri memutus segera mendengar atau memanggil dengan sah akan kedua orang tua, wali dan wali pengawas, akan para keluarga sedarah atau semenda, dari anak belum dewasa dan Dewan Perwalian, dan mengangkat si wali jika permintaan atau tuntutan dikabulkan. Ketentuan dalam ayat ke tigas pasal 381 dan ayat ke dua, ke tiga dan ke empat pasal 381a berlaku dalam hal ini.

Pemeriksaan perkara berlangsung dalam sidang dengan pintu tertutup. Dalam waktu selekas mungkin setelah berlangsungnya pemeriksaan terakhir, penetapan disertai dengan alasan-asalannya diucapkan dalam sidang terbuka dan boleh dinyatakan segera dapat dilaksanakan kendati perlawanan atau banding dengan atau tanpa jaminan dan semua atas naskah aslinya.

Apabila orang yang pembebasannya menurut ayat ke satu diminta atau dituntut atas panggilan telah tidak datang menghadap, maka bolehlah ia terhadap pembebasan itu memajukan perlawanan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu atau suatu akta yang dibuat atas kekuatan atau untuk melaksanakannya diberitahukan kepadanya sendiri atau setelah dilakukan olehnya suatu perbuatan yang secara mutlak memberi kesimpulan bahwa penetapan itu atau permulaan akan pelaksanaannya sudahlah di ketahui olehnya. Orang yang permintaannya akan pembebeasan telah ditolak. Jawatan kejaksaan yang tuntutannya dengan maksud yang sama telah ditolak  pula seperti pun orang yang kendati telah datang menghadap namun dibebaskan dari perwalian seperti pun akhirnya orang yang perlawanannya telah ditolak semua itu boleh memajukan permohonan banding dalam waktu tiga puluh hari setelah putusan diucapkan oleh Pengadilan.

Terhadap penetapan-penetapan termaksud dalam ayat ke dua tak diperbolehkan permintaan banding.

Demikian isi dari Pasal 382 c KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi, kerjasama promosi berbayar (iklan) dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257.

Sumber : Pasal 382 c KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat