Isi/Bunyi Pasal 365 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 365

Dalam segala hal bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedududkan di Indonesia , kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama.

Pasal 362 tidak berlaku.

Perhimpunan, yayasan atau lembaga itu mengenai perwalian yang ditugaskan kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau diperintahkan kepada wali kecuali undang-undang menentukan lain.

Para anggota pengurusannya adalah dengan diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perwalian itu, sekadar anggota-anggota pengurus itu tak membuktikan kepada Hakim, bahwa mereka telah mencurahkan segala usaha guna melaksanakan perwalian itu sebaik-baiknya atau pun mereka dalam keadaan tak mampu menjaganya.

Pengurus boleh menguasakan secara tertulis kepada seorang anggotanya atau lebih untuk melakukan perwalian itu terhadap anak-anak belum dewasa tersebut dalam surat kuasa itu.

Pengurus berhak pula sesuka hati, asalkan dengan surat menyerahkan pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa yang dengan tegas ditunjuknya kepada Balai Harta Peninggalan yang mana karena itulah berwajib menerima pengurusan itu dan menyelenggarakannya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadapnya. Penyerahan ini tak dapat dicabut kembali.

Demikian isi dari Pasal 365 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi, kerjasama promosi berbayar (iklan) dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257.

Sumber : Pasal 365 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat