Isi/Bunyi Pasal 206 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 206

Pembubaran perkawinan tak mengurangi akibat-akibat teratur dalam pasal 222 s.d 228 dan pasal 231, yang menurut pasal 246 berlaku juga terhadap perpisahan meja dan ranjang pun tak mengurangi syarat-syarat , yang mana dalam hal adanya pemufakatan pemisahan, berhubungan dengan pasal 237, ditentukan oleh suami-istri baik terhadap mereka sendiri maupun mengenai usaha pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

Dalam mengucapkan pembubaran, Hakim mengangkat satu diantara bapak dan ibu, yang pada waktu itu melakukan kekuasaan orang tua, sebagai wali.

Atas permintaan kedua orang tua atau salah satu, Pengadilan Negeri berkuasa, berdasar atas keadaan – keadaan yang timbul setelah penetapan pembubaran, memperoleh kekuatan mutlak, mengubah  penetapan yang diberikan  menurut ayat yang lalu dan syarat-syarat tersebut dalam ayat ke satu terhadap anak-anak, kesemuanya itu setelah mendengar atau memanggil dengan sah kedua orang tua, wali pengawas dan para keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa. Penetapan ini boleh dinyatakan, segera dapat dilaksanakan kendati perlawanan atau bandingan, dengan atau tanpa ikatan jaminan.

Pemeriksaan akan orang tua dan wali pengawas yang bertempat tinggal atau berkediaman di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, boleh dilimpahkan kepada Pengadilan tempat tinggal atau kediaman mereka, Pengadilan mana tentang perbuatan itu harus menyampaikan berita acaranya kepada Pengadilan Negeri tersebut pertama. Pemanggilan para orang tua dan wali pengawas dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam pasal 333 teratur terhadap para keluarga sedarah semenda. Seperti yang terakhir ini, mereka pun boleh mewakilkan diri mereka dengan cara seperti teratur dalam pasal 334.

Terhadap penetapan tersebut dalam ayat ke tiga, satu diantara kedua orang tua, yang tidak memajukan permintaan, dan yang atas panggilan telah tidak datang menghadap, boleh memajukan perlawanan dalam waktu tiga puluh hari, setelah penetapan itu, atau suatu akta, yang dibuat atas kekuatan atau untuk melaksanakannya, diberitahukan kepada si orang tua itu sendiri , atau setelah dilakukan olehnya suatu perbuatan, yang secara mutlak memberi kesimpulan, bahwa penetapan itu atau permulaan pelaksanaannya telah diketahuinya. Orang tua yang permintaannya telah ditolak, dan orang tua, yang kendati memajukan bantahan telah dinyatakan salah, seperti pun dialah, yang perlawanannya mereka itu boleh meminta bandingan dalam waktu selama tiga puluh hari setelah keputusan diucapkan.

Jika anak-anak belum dewasa tidak sungguh-sungguh telah berada dalam kekuasaan seorang yang menurut salah satu ketentuan dalam pasal ini diwajibkan menjadi wali, maka dalam keputusan atau penetapan harus diperintahkan juga penyerahan anak-anak itu kepadanya. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 319 ayat ke dua, ke empat dan ke lima berlaku dalam hal ini.

Demikian isi dari Pasal 206 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi, kerjasama promosi berbayar (iklan) dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257.

Sumber : Pasal 206 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat