Isi/Bunyi Pasal 202 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 202

Apabila pihak yang digugat menyetujui permintaan itu, maka Pengadilan Negeri harus memerintahkan  kedua suami-istri , supaya bersama-sama dan dengan diri sendiri, menghadap di muka seorang anggota atau lebih dari Pengadilan yang mana nanti akan mencoba memperdamaikan kedua belah pihak.

Sekiranya percobaan itu tak berhasil, maka Pengadilan harus memerintahkan pertemuan, untuk sekali lagi, paling lekasnya tiga dan paling lambatnya enam bulan setelah pertemuan yang pertama.

Jika ternyata ada alasan-alasan yang sah untuk tidak menghadap, maka anggota, atau anggota-anggota yang ditunjuk tadi harus pergi ke rumah si suami-istri.

Jika si suami atau si istri, ataupun keduanya, bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan Negeri kepada siapa permintaan itu dimajukan, maka Pengadilan itu boleh meminta kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya kedua suami-istri tadi bertempat tinggal supaya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam ketiga ayat yang lalu. Pengadilan ini akan membuat berita acara tentang perbuatan-perbuatan itu dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri tersebut pertama.

Jika si suami atau si istri, ataupun keduanya berdiam di luar Indonesia, maka bolehlah Pengadilan Negeri meminta kepada pejabat Pengadilan tempat mereka berdiam supaya melakukan perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat ke satu dan ke dua atau bolehlah Pengadilan tersebut memerintahkannya kepada Jawatan Perwakilan Indonesia yang mana dalam daerahnya mereka berdiam. Berita acara perbuatan itu akan dikirimkan kepada Pengadilan.

Demikian isi dari Pasal 202 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi, kerjasama promosi berbayar (iklan) dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257.

Sumber : Pasal 202 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat