Isi/Bunyi Pasal 1603 s bis KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 1603 s bis

Jika si majikan mengakhiri perhubungan kerjanya dengan maksud meluputkan diri dari kewajibannya untuk memberikan suatu cuti setelah suatu masa kerja tertentu yang telah dijanjikan dalam atau berhubung dengan persetujuannya, maka si buruh adalah berhak untuk, selebihnya dan selain apa yang kiranya menjadi haknya berhubung dengan pemecatannya atas dasar lain, menuntut suatu ganti rugi sebesar gaji yang ia sedianya akan memperolehnya selama waktu cuti, beserta, jika didalam persetujuan telah diperjanjikan suatu hak atas pelayaran dengan Cuma2, biaya yang diperlukan untuk pelayaran itu, ketempat asalnya atau ketempat cuti, pada saat perhubungan kerjanya diakhirinya.

Jika diluar hal yang termaksud dalam ayat yang lalu, setelah separoh dari masa kerja dalam persetujuan ditentukan untuk pemberian cuti lampau si majikan sepihak mengakhiri persetujuan tanpa alasan yang mendesak, maka ia diwajibkan selain apa yang ia wajib membayar kepada si buruh atas dasar lain, membayar kepadanya suatu jumlah uang, yang imbangannya terhadap jumlah ganti rugi yang termasuk dalam ayat kesatu adalah sama dengan imbangan antara masa kerja yang dibutuhkan untuk perolehan cuti yang telah lampaupada saat berakhirnya persetujuan dan masa kerja yang dibutuhkan untuk perolehan cuti. Dalam hal menghitung masa kerja maka bulan dalam mana persetujuannya berakhir dihitung sebagai satu bulan penuh.

Hal yang sama berlaku juga, jika si buruh, setelah bagian dari masa kerja yang tersebut dalam ayat yang lalu telah lampau, mengakhiri perhubungan kerjanya karena suatu alasan yang mendesak yang diberikan oleh si majikan atau jika Hakim menyatakan bubarnya persetujuan karena alasan2 penting yang tidak mendesak sebagaimana termaksud dalam pasal 1603 v, atau karena suatu alasan mendesak yang diberikan oleh si majikan, atau berdasarkan pasal 1267, karena si majikan tidak memenuhi kewajiban2 nya. Jika Hakim menyatakan bubarnya persetujuan atas alasan lain dari pada alasan2 yang mendesak, maka ia adalah berkuasa mengurangi jumlah uang yang ditetapkan dalam ayat kedua hingga suatu jumlah yang sedemikian yang dianggapnya adil mengingat keadaan2 kejadian.

 

Demikian isi dari Pasal 1603 s bis KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi, kerjasama promosi berbayar (iklan) dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257

Sumber : Pasal 1603 s bis KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat