Isi/Bunyi Pasal 1602 v KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 1602 v

Si majikan diwajibkan mengatur pekerjaan sedemikian rupa, hingga si buruh tidak usah melakukan pekerjaan pada hari Minggu dan hari2 yang menurut kebiasaan setempat, sekadar mengenal pekerjaan yang diperjanjikan, dipersamakan dengan hari Minggu.

Jika sifat pekerjaan menghendakinyam,si majikan adalah berhak untuk menyimpang dari ketentuan dalam ayat yang lalu, asal dalam satu bulan paling sedikit diberikan dua hari Minggu libur, sedangkan jumlah hari libur dalam satu tahun paling sedikit 52 hari.

Jika berhubung dengan syarat2 istimewa dari perusahaan2 tertentu sepatutnya tidak dapat diharapkan, bahwa dalam perusahaan itu atau dalam bagian2 maupun babakan2 dari perusahaan2 itu paling sedikit diberikan dua hari Minggu libur dalam satu bulannya, maka dengan izin sebelumnya dari Menteri Sosial bagi buruh2 atau golongan2 buruh dalam perusahaan2 tersebut dapat diadakan aturan yang menyimpang dari ayat yang lalu, asal jumlah hari libur dalam satu tahun paling sedikit 52 hari. Dengan peraturan Pemerintah dapat ditetapkan aturan untuk pemberian izin yang termaksud ini.

Jika telah diperbuat bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ayat kesatu atau ayat kedua ataupun bertentangan dengan suatu aturan menyimpang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ketiga, maka si buruh, dengan menyimpang sekadarnya dari apa yang ditentukan dalam pasal 1601 w, berhak atas suatu ganti rugi untuk tiap hari Minggu atau hari raya lain, yang ia tidak mendapat libur, sejumlah dua kali lipat upah sehari yang ditetapkan dalam uang.

Tiap hak untuk menuntut sesuatu berdasarkan pasal ini, gugur setelah waktu tiga tahun, terhitung mulai hari penghabisan dari tahun penanggalan, dalam mana telah secara kurang diberikan libur pada hari Minggu atau lain hari raya.

Terhadap buruh2 yang belum dewasa si majikan diwajibkan mengatur pekerjaannya sedemikian rupa, hingga mereka itu menurut kebiasaan setempat mempunyai kesempatan mengikuti pelajaran2 dalam lembaga2 untuk agama, pengajaran lanjutan, tiap pengajaran ulangan atau pengajaran keahlian. Tiap janji yang bertentangan dengan aturan ini adalah batal.

Dengan peraturan pemerintah dapat diadakan aturan2 untuk sedapat-dapatnya mewajibkan si majikan mengadakan pencatatan tentang hari2 libur yang diberikan kepada si buruh dalam register2 yang disediakan untuk itu.

Demikian isi dari Pasal 1602 v KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi, kerjasama promosi berbayar (iklan) dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257

Sumber : Pasal 1602 v KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat