Hukum Pidana : Penyalahgunaan Dana B.L.B.I Tindak Pidana Korupsi ( Kasus Pt. Bank Modern Tbk Hakim Salah Menerapkan Hukum)

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor : 1146/Pid.B/2001

Tanggal : 1 Agustus 2002

Mahkamah Agung RI

Nomor : 1696.K/Pid/2002

Tanggal : 28 Mei 2003

Catatan :

  • Kaidah Hukum / Abstark Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
  • Tahun 1997 Indonesia terjadi krisis ekonomi yang berimbas pada Dunia Perbankan, dimana banyak Bank mengalami saldo debet yang besar. Untuk mengatasi krisis ini, pihak “bank Indonesia “ menyalurkan “Dana Bantuan Likuiditas “ kepada Bank Swasta yang dikenal dengan “B.L.B.I”.
  • Bank Swasta PT.Modern Tbk, Karena mengalami “Saldo Debet yang besar” memperoleh dari Bank Indonesia “ Dana B.L.B.I” dengan ketentuan dan syarat bahwa Dana “B.L.B.I” yang diterima oleh PT.BANK Modern Tbk. tersebut hanya boleh digunakan untuk mengatasi “rush” penarikan dana pihak ketiga. Dana BLBI tidak diperkenankan untuk penanaman/investasi aktiva produktif dan pembelian / transaksi valas (valuta asing). Ketentuan ini dicantumkan dalam surat Bank Indonesia no.30/316/UPB2/AD2/Rahasia kepada Bank Modern
  • Namun kenyataan Presiden Komisaris dan Direksi Bank Modern Tbk telah menggunakan “Dana B.L.B.I.” yang telah diterimanya dari Bank Indonesia tersebut untuk membeli dan membayar Promessory Note PT.PLN dan pemberian kredit kepada Perusahaan groupnya Bank Modern dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari BLBI tersebut.
  • Perbuatan Presiden Komisaris dan Direksi Bank Modern tersebut  memenuhi unsur pasal 1 ayat 1 sub”a” UU3/tahun 1971 jo UU 31/tahun 1999 menggunakan “Dana BLBI” yang diterimanya tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan / maksud pemberian Dana BLBI yang ditentukan oleh Bank Indonesia, akibatnya menjadi kredit macet sehingga merugikan keuangan Negara. Karena itu unsur delict :”dengan melawan hukum” memperkaya diri sendiri / orang lain/ Badan dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut telah terpenuhi dalam Perbuatan Presiden Komisaris Bank Modern Tbk (terdakwa).
  • Tindakan Presiden Komisaris (Terdakwa)yang menandatangani “MRNIA dan Akta Perdamaian “ dengan menyerahkan seluruh asset Bank Modern sebagai jaminan pembayaran utangnya keapada Negara/BPPN merupakan tindakan dalam ruang lingkup perdata adalah tidak dapat menghilangkan/ menghapuskan “sifat melawan hukumnya” perbuatan pidana penyalahgunaaan dana BLBI yang merugikan keuangan Negara tersebut.
  • Karenanya Presiden Komisaris PT.Bank Modern dinyatakan terbukti bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”.
  • Demikian catatan dari putusan tersebut diatas.

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN

NO.215.TAHUN.XVIII.AGUSTUS.2003.HLM.4

PUTUSAN TERSEDIA : MAHKAMAH AGUNG

Anda mungkin juga berminat