Hukum Adat Waris Masyarakat Bali

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Denpasar:

No. 134/ Pdt/G/1987/PN. Dps, tanggal 28 April 1988.

Pengadilan Tinggi Bali:

No. 60/ Pdt /1989/PT DPS, tanggal 11 Oktober 1989.

Mahkamah Agung RI:

Reg.No. 924.K/Pdt/1990, tanggal 20 Oktober 1993.

Catatan :

  • ABSTRAK HUKUM yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung ini:
  • Sistem Kekeluargaan pada Masyarakat Bali pada dasarnya menganut Sistem Kekeluargaan Patrilineal. Suatu Keluarga yang hanya mempunyai anak tunggal perempuan, maka oleh Hukum Adat Bali dibenarkan untuk mengawinkan anak perempuan ini menurut adat perkawinan Keceburin. Anak perempuan ini diberi status hukum purusa (lelaki), sedangkan pihak lelaki (suami) diberi status hukum sebagai predana (wanita). Tujuan lembaga adat perkawinan keceburin ini adalah untuk meneruskan garis keturunan ayah anak perempuan tadi, dimana dia tidak mempunyai anak lelaki sebagai pelanjut keluarga.
  • Seseorang hanya mempunyai anak tunggal perempuan, anak ini kemudian dikawinkan menurut adat kawin keceburin. Menurut Adat Masyarakat Bali, maka anak perempuan ini adalah pelanjut keluarga (purusa) dari ayahnya almarhum, dan berhak untuk mewarisi Harta Peninggalan almarhum ayahnya sebagai ahli waris. Selanjutnya anak perempuan ini juga mempunyai anak tunggal perempuan. Anak ini juga dikawinkan secara adat kawin Keceburin. Status hukum sebagai pria yang disandang anak perempuan ini memberikan hak dan kewajiban sebagai pelanjut keluarga (purusa) dengan akibat hukum ia adalah ahliwaris yang berhak atas harta peninggalan kakeknya almarhum.
  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No. 106. Tahun. IX. Juli.1994. Hlm. 62.

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RI (Kasasi)

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

Anda mungkin juga berminat