Hibah Antara Suami-Istri Akta Notaris Batal Demi Hukum

 

Kategori: Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri di Ujung Pandang

Nomor : 166/Pdt/G/1987/PN.Uj. Pdg

Tanggal : 26 Januari 1988

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan

Nomor : 201/Pdt/1988/PT.Uj.Pdg

Tanggal : 15 September 1988

Mahkamah Agung RI

Nomor : 1077.K/Pdt/1989

Tanggal : 16 Juni 1994

Catatan:

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat “ABSTRAK HUKUM” sebagai berikut :

“Sepasang suami isteri yang masih dalam ikatan perkawinan, telah membeli sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah”. Rumah ini dalam sertifikat tanahnya ditulis atas nama isterinya. Pada suatu saat suami memerlukan tambahan modal dagang. Suami membujuk (merayu) isterinya agar rumah atas nama isterinya tersebut dihibahkan kepada suaminya. Isteri menyetujui keinginan suaminya tersebut dan ia menghubungi Notaris PPAT.
Selajutnya pihak Notaris PPAT membuat Akta Hibah Tanah/rumah no.178/X/1986, yang berisi penghibahan rumah dari isteri kepada suaminya. Dengan Akte Notaris tentang Hibah ini, maka diselesaikan proses pembalikan nama, sehingga dalam sertifikat tanah telah diperoleh kepemilikannya dari nama isteri menjadi nama suaminya.
– Waktu telah berlalu, hubungan perkawinan antara suami-isteri tersebut menjadi retak. Isteri menggugat suami untuk bercerai. Disamping itu suami digugat pula oleh isterinya dengan tuntutan : Pembatalan Akta Hibah Rumah yang dibuat oleh Notaris PPAT tersebut diatas.
– Mengahadapi problem yuridis ini, maka Mahkamah Agung memberikan penyelesaian yuridis sebagai berikut:
“Selama ikatan perkawinan berlangsung maka hibah barang berharga (Tanah dan atau rumah) yang dilakukan oleh seorang isteri kepada suaminya atau sebaliknya adalah dilarang menurut hukum perdata ex pasal 1678 KUH.Perdata (B.W)
Akibat yuridisnya, maka akta hibah yang dibuat oleh Notaris PPAT adalah batal demi hukum dan Sertifikat Hak Milik Tanah yang telah ditulis atas nama yang diberi hibah, adalah secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat”.
– Suatu benda (Rumah dan Tanah) yang dibeli selama ikatan perkawinan masih berlangsung, menurut hukum merupakan Harta Bersama. Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua, masing-masing memperoleh separuhnya.

Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.127.TAHUN.XI. APRIL.1996. HLM.5

PUTUSAN TERSEDIA : MAHKAMAH AGUNG RI

Anda mungkin juga berminat