Hapusnya Hak Kepemilikan Atas Tanah Karena Di Terlantarkan

Sumber Foto : https://blue.kumparan.com/image/upload/w_1200,h_900,c_fill,ar_4:3,f_jpg,q_auto/l_i8wjpgngcm1dgiyudijf,g_south,w_600/l_text:Verdana_12:User%20Story%20%7C%20Ferriz%20Achsan,g_south_west,x_10,y_10,co_white/images_xf5ami.jpg

Pengaturan hukum pertanahan nasional masih berpedoman pada ketentuan umum perdata (KUH Perdata). Hapusnya hak seseorang atas objek tanah dapat disebabkan karena tanah tersebut musnah, dicabutnya surat keputusan pemberian hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Negara atau bisa karena kadaluarsa. Hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan dapat terjadi karena terbitnya surat pencabutan hak atas tanah atau kadaluarsanya kerena diterlantarkan secara de facto oleh pemegang hak.

Secara khusus, dalam permasalahan ini dapat kita lihat didalam pasal 27 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan:

Hak milik hapus bila :

a. tanahnya jatuh kepada Negara :

  1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
  2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
  3. karena diterlantarkan;
  4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).

b. tanahnya musnah.tanahnya musnah.

Penelantaran ini dimaksud pada pasal 27 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. Tetapi pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

  “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Berarti orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah ada sertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan dan tanah tersebut didapatkan dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai oleh orang lain atau badan hukum yang sudah memperoleh persetujuan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka pedoman seseorang yang menelantarkan tanahnya bisa kehilangan hak atas tanah miliknya, dan bisa dituntut kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun. Jikalau seseorang melewakan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah atas nama pemilik yang baru maka hapus hak untuk menuntut dan sertifikat pemilik lama hangus serta sertifikat baru tidak dapat diganggu gugat lagi.

Sumber : 

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Anda mungkin juga berminat