Hakim Salah Menerapkan Hukum Pembuktian

Sumber Foto : https://images.law.com/contrib/content/uploads/sites/389/2018/05/050418gavel-and-law-books.jpg

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Bandung
Nomor Register: 04/Pid.B/2000/PN.Bdg
Tanggal Putusan : 30 Agustus 2000

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung
Nomor Register: 372/Pid/2000/PT.Bdg
Tanggal Putusan : 17 Januari 2001

Mahkamah Agung RI
Nomor Register: 805.K/Pid.2001
Tanggal Putusan : 29 April 2002

Catatan Redaksi:

  • Kaidah Hukum/abstrak hukum yang dpat diangkat dari putusan Mahkamah Agung diatas adalah sebagai berikut :
  • Dalam persidangan terbukti fakta bahwa Terdakwa II dan III bersama-sama dengan terdakwa I telah mengajukan “Surat yang dipalsukan” tersebut sebagai alat bukti dalam pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri No. 162/Pdt.G/1998/PN.Bdg dalam rangka untuk meneguhkan gugatannya agar gugatannya dapat dikabulkan oleh Hakim.
    Perbuatan Terdakwa II dan III yang demikian itu mengandung arti, bahwa mereka berdua mempunyai keinsyafan/kesadaran yang sama dengan terdakwa I untuk menggunakan surat palsu tersebut sebagai alat bukti dalam persidangan.
    Keadaan yang demikian ini, maka pasal 55 (1) KUHPidana tentang “Penyertaan atau mededadershap” dapat diterapkan terhadap Terdakwa II dan III tersebut, ex pasal 263 (2) jo pasal 55 (1) KUHPidana.
    Syarat utama pasal ini adalah adanya keinsyafan atau kesadaran bersama diantara mereka.
  • Judex facti – Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian, karena menurut ketentuan pasal 67 KUHAP, suatu putusan bebas (Vrijspraak) dari Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan permohonan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi. Putusan Bebas (Vrijspraak) menurut pasal 191 KUHAP adalah bila kesalahan terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
  • Demikian catatan atas putusan diatas

Sumber :
Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XVIII No.206.NOVEMBER.2002. Hlm 48

Anda mungkin juga berminat