Majalah Varia Peradilan Cover

Hakim Jangan Memaksa Diri Menghukum Terdakwa

Kategori: Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Ujung Pandang

Nomor : 08/Pts/Pid/B/1993/PN.Uj.Pdg

Tanggal : 22 April 1993

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan :

Nomor : 130/Pid/1993/PT.Uj.Pdg

Tanggal : 14 September 1993

Mahkamah Agung RI

Nomor : 1691 K/Pid/1993

Tanggal : 29 Maret 1994

 

Catatan :

  • Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
  • Sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP yaitu : negatief wettelijk stelsel, maka dalam menentukan “kesalahan terdakwa”, disyaratkan, disamping adanya alat bukti yang sah dan memenuhi batas minimal, masih juga disyaratkan adanya “keyakinan hakim”. Fakta-fakta yang diperoleh dalam proses persidangan Pengadilan, bilamana ditinjau dari segi hukum pembuktian bahwa alat bukti yang ada (berupa para saksi), ternyata:
  1. Tidak memenuhi prinsip batas minimal pembuktian ex pasal 183 KUHAP.
  2. Tidak memenuhi asas ex pasal 185 (2) (4) (6) kuhap
  3. Tidak memenuhi ketentuan syarat materiil dalam pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP.
  4. Tidak memenuhi pasal 188 KUHAP.,

maka pembentukan “Keyakinan Hakim” di atas alat bukti yang tidak sah tersebut adalah keliru dan harus disingkirkan. Dalam keadaan yang demikian ini, maka Hakim tidak perlu memaksakan dirinya untuk menghukum terdakwa berdasar atas pertimbangan dan kesimpulan juridis yang rapuh, goyah dan salah ditinjau baik dari segi analisa unsur subject pelaku pidana, maupun dari segi analisa unsur sengaja.

Penerapan asas indubio proreo adalah lebih bijaksana dalam menyelesaikan kasus yang demikian ini.

  • Suatu keyakinan Hakim baru dapat memenuhi fungsi materiilnya, apabila keyakinan itu diletakkan di atas landasan alat bukti yang sudah memenuhi batas minimal pembuktian ex pasal 183 KUHAP.
  • Mengenai batas minimal pembuktian , telah terdapat beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung :

– Putusan No. 18 K/Kr, 1977 tanggal 17 April 1978.

– Putusan No. 932 K/Pid/1982, tanggal 8 September 1983.

– Putusan No. 298 K/Pid/1982, tanggal 15 Agustus 1983.

Dari ketiga jurisprudensi ini, Mahkamah Agung membatalkan putusan Hakim Pertama dan Banding (judex facti) karena salah menerapkan hukum “batas minimum pembuktian”, dulu ex pasal 294 jo. 300 H.I.R., sekarang pasal 185 (2) jo. 183 KUHAP.

  • Tiada manfaatnya menghadirkan dan mendengarkan keterangan para saksi sebanyak-banyaknya, yang secara kwantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian; namun secara kwalitatif tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa, sesuai dengan ketentuan yang diatur ex pasal 185 (4) (6) KUHAP.
  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No.107.Tahun. IX . Agustus.1994. Hlm.13-15

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri & Mahkamah Agung RI (Tingkat Kasasi)

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257

Anda mungkin juga berminat