GUGATAN TERHADAP PARTAI GOLKAR MELANGGAR UNDANG-UNDANG

Mahkamah Agung RI

No.01- G/WPP/2001, tgl 31 Juli 2001.

Catatan :

  • Dari purutusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat abtrak hukum/kaidah hukum sebgai berikut :
  • Berdasarkan pasal 17 (1) (3) jo pasal 18 (2) (3) dari Undang-Undang No. 2/tahun 1999, maka Mahkamah Agung secara legalitas berwenang memeriksa dan mengadili Partai Politik yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 (1) dan (2) Undang-undang No.2/ tahun 1999 – yaitu menerima sumbangan pemilu untuk Partai Politik melebihi yang ditentukan oleh Undnag-undang maximum 15 juta (dari perorangan) dan Rp. 150 juta dari Perusahaan/ Badan.
  • Hukum Acara yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan terhadap Partai Politik a’quo adalah Hukum Acara Khusus yang termuat dalam PERMA No.2/tahun 1999 dan Hukum Acara Perdata : H.I.R. serta UU No.5/ tahun 1986.
  • Gugatan Partai Politik yang diajukan dan diadili oleh Mahkamah Agung tersebut, bukan merupakan “perkara perdata murni” ,karena didalamnya mengandung unsur publik, namun tidak termaksuk sebagai perkara Tata Usaha Negara ex UU No.5/1986, demikian pula Hukum Acaranya diatur secara khusus. Gaugatan yang demikian itu tidak dapat diajukan  “Gugatan rekonpensi”.
  • Cliping-cliping koran /surat kabar dalah tidak termasuk dalam kategori sebagai “alat bukti surat” , melainkan suatu pemberitaan yang isi beritanya belum tentu mengandung kebenaran, sehingga harus dibuktikan dulu kebenarannya.
  • Penyampaian “Opening Statment” (pendahuluan pembelaan dan Tanggapan) yang diajukan oleh Tergugat sebelum memberikan jawabannya disidang terhadap gugatan Penggugat –secara yuridis-hal tersebut tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata dalam beracara dimuka Pengadilan, sehingga “Opening Statemaent” a’quo, dikesampingkan dalam pertimbangan hukum putusan majelis Mahkamah Agung.
  • Undang-undang No.2/tahun 1999 tentang Partai Politik memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap Partai Politik, termaksud proses peradilan apabila terjadi pelanggaran, ex pasal 18. Namun didalam Undang-undang No.2/tahun 1999 tersebut tidak ada atauran hukum tetntang pelaksanaannya, sehingga berdasar atas pasal 79 Undnag-undnag No.14/tahun 1985, Mahkamah Agung membuat “Peraturan Pelaksanaan” (PERMA) Sebagai pelengkap kekosongan  hukum dalam UU No.2/tahun 1999, demi untuk kelancaran proses peradilan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 18 dari Undnag-undnag No. 2/tahun 1999.
  • Dari segi hukum acara perdata, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung Posita/Petitum dalam surat gugatanya tersebut, dinilai baru merupakan “bukti permulaan” yang harus dilengkapi dengan alat bukti lainya guna menguatkan “bukti permulaan” tersebut. Karena  kwalitas bukti yang demikian itu, maka secara yuridis-MA-RI menolak petitum gugatan angka 1-2-3
  • Demikian catatan dari putusan diatas.

Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No.196. Tahun. XVII. Januari. 2002.  Hlm.4

Anda mungkin juga berminat