GUGATAN GANTI RUGI UANG GABUNGAN PIDANA DAN PERDATA

Kategori : PUTUSAN TERPILIH

Mahkamah Agung RI:

Nomor : 122.K/Pid/1983

Tanggal : 25 Mei 1983

Mahkamah Agung RI

Nomor : 4010.K/Pdt/1985

Tanggal : 30 Agustus 1990

Catatan:

  • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat Abstrak Hukum sebagai berikut:
  • Seorang anak yang berusia 17 tahun dan belum kawin. Anak ini hukum perdatanya tunduk pada Hukum Perdata Eropa (Burgerlijk Wetboek), karena orang tuanya adalah golongan Tionghoa.
  • Anak ini oleh Hakim Pidana dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun, karena dipersalahkan melakukan delict ex pasal 360 (1) KUHPidana. Bersamaan dengan hukuman pidana ini, anak tersebut juga dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada saksi korban, berdasarkan putusan perdata yang digabungkan dengan putusan pidana (ex pasal 98 s/d 101 KUHAP).
  • Meskipun anak ini “belum dewasa” (belum berumur 21 tahun dan belum kawin), maka dari segi hukum perdata, anak ini dapat dijauhi hukuman perdata berupa membayar uang ganti rugi kepada saksi korban atas delict yang diperbuat oleh anak tersebut. Dan hal ini tidak terikat pada pasal 330 B.W. (Kecakapan bertindak dalam hukum).
  • Bilamana anak dibawah umur ini tidak memiliki harta Kekayaan sendiri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi itu, maka kewajiban membayar ini tidak dapat dibebankan kepada Harta Benda milik ayahnya atau neneknya.

Alasannya, karena kewajibannya membayar ganti rugi uang ini bersifat pribadi, hanya berlaku bagi diri terhukum sendiri.

Sanksi ini tidak dapat dikenakan kepada orang lain, meskipun antara mereka ada hubungan kewarisan garis lurus dengan terpidana.

  • Bilamana Ayah dan Nenek akan dilibatkan sebagai pihak yang harus turut bertanggung jawab mengenai hal tersebut, maka harus dilakukan Acara gugatan perdata tersendiri (Khusus).
  • Demikian catatan redaksi

Sumber :MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN NO.68. TAHUN. VI. MEI.1991. HLM.56

PUTUSAN TERSEDIA : Mahkamah Agung RI

 

Anda mungkin juga berminat