EKONOMI KREATIF (UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019

Sumber Foto: pelajaran.co.id

Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya  yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah  dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang  didirikan  berdasarkan  hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

  1. pelaku kreasi; dan
  2. pengelola kekayaan intelektual.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif  melalui:

  1. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
  2. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
  3. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

  1. pengembangan riset;
  2. pengembangan pendidikan;
  3. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
  4. penyediaan infrastruktur;
  5. pengembangan sistem pemasaran;
  6. pemberian insentif;
  7. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
  8. pelindungan hasil kreativitas.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak  terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri  kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.

uu 24 2019 ekonomi kreatif

 

uu 24 2019 penjelasan
Anda mungkin juga berminat