Dasar Hukum Pelaksanaan Narapidana Asimilasi Di Tengah Pandemi COVID-19, Bagaimana Sanksi Hukumnya?

Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia semakin bertambah pertanggal 27 April 2020 dengan total sebanyak 9.096 orang. Dalam menangani wabah ini, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang di pilih pemerintah untuk mengatasi wabah virus Corono di Tanah Air. Secara garis besar, pihak kepolisian bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebaran berita bohong atau hoax serta penimbunan bahan-bahan pokok. Atau dengan kata lain, pihak kepolisian menjadi salah satu lembaga yang juga turun tangan dan berperan menekan angka penyebaran virus dengan melakukan pengawasan.

Untuk itu, Pihak Kepolisian telah memberikan sejumlah arahan dalam penanganan wabah Covid-19 serta menyiapkan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar. Bahkan bila sudah meresahkan dan menyakiti masyarakat, maka pihak kepolisian tidak akan memberi ampunan untuk melakukan tembakan melumpuhkan pelaku. Target ultimatum tembak ditempat ini adalah napi yang bebas karena proses asimilasi dan integrasi dan namun berbuat tindak pidana lagi. Aksi yang mereka lakukan tidak hanya membahayakan masyarakat namun termasuk aparat kepolisian.

Maksud dan tujuan program asimilasi ini dilakukan Kementrian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi penyebaran SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan penyakit Corona Covid-19 dan dengan alasan seluruh lapas di Indonesia sudah over-capacity. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi pada Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menkumham Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Tercatat secara khusus sebanyak 1.942 warga binaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan di Riau akan dikeluarkan dari penjara untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Memperhatikan beberapa kemungkinan apabila ada narapidana yang berulah kembali setelah mendapatkan asimilasi dan melanggar aturan yang telah ditetapkan apalagi melakukan kembali tindak pidana, maka akan dicabut hak asimilasi dan integrasinya dan kembali menjalani pidana dalam lembaga ditambah pidana yang baru. Program asimilasi dan integrasi akan terus dilakukan sampai berhentinya status kedaruratan terhadap penanggulangan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah terakhir. Program asimilasi dan integrasi akan terus dilakukan sampai berhentinya status kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir. Hal tersebut sesuai dengan penetapan pemerintah, pasal 23 Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang syarat Pemberian Asimilai dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang menyatakan bahwa :

  • Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal ½ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir.

Mengenai sanksi hukum bagi Narapidana asimilasi memang belum diatur secara tertulis oleh pihak kepolisian, tetapi pihak kepolisian menekankan terhadap narapidana yang kembali melakukan kejahatan maka akan mendapatkan sanksi hukuman lebih berat. Pihak kepolisian akan mengkoordinasikan dengan kejaksaan dan pengadilan untuk diberikan sanksi yang lebih berat.

Pihak kepolisian juga menyampaikan tindakan tegas dan terukur tidak akan segan-segan kepada pelaku pidana termasuk narapidana asimilasi dimasa Pandemi Corona. Dan pihak berwajin akan melakukan koordinasi dengan masing-masing lembaga permasyarakatan (lapas) diwilayah dan rumah tahanan (rutan) agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal.

Secara tertulis mengenai sanksi hukuman bagi narapidana asimilasi ditengah pandemi Corona ini belum dibuat peraturannya tetapi pihak kepolisian menghimbau agar mereka jangan melakukan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat ditengah Pandemi Corona ini. Salam Yuridis.id

Sumber Hukum : 

  • Keputusan Menkumham Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
  • Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Anda mungkin juga berminat