Majalah Varia Peradilan Cover

Dakwaan Jaksa Dan Putusan Hakim Batal Demi Hukum

Kategori : Putusan Terpilih

Pengadilan Negeri Sidikalang

Nomor : 36/pid/1985

Tanggal : 31 Juli 1985

Pengadilan Tinggi Medan

Nomor : 18/Pid/B/1986

Tanggal : 27 Februari  1986

Mahkamah Agung RI (Kasasi)

Nomor : 1301.K/Pid/ 1986

Tanggal : 31 Januari 1989

Catatan :

Dari putusan Mahkamah Agung RI ini, kita dapat mengangkat “abstrak hukum” demikian :

  • Putusan Hakim di bidang pekara pidana, menurut undang-undang no. 8/1981 – KUHAP- wajib memuat semua dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa. Putusan yang melanggar ketentuan ini, diberikan akibat hukum bahwa putusan Hakim tersebut adalah batal demi hukum bahwa putusan Hakim tersebut adalah batal demi hukum.
  • Surat Dakwaan Jaksa harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan jaksa yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 143 (2) Undang-undang no. 8/1981-KUHAP ini, maka Hakim harus menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa tersebut adalah batal demi hukum.
  • Surat dakwaan jaksa yang oleh Hakim dinyatakan batal demi hukum, maka pihak Jaksa masih berwenang untuk mengajukan lagi tuntutannya di Pengadilan Negeri. Karena itu, maka Hakim dalam putusannya disamping menyatakan batal demi hukum surat dakwaan jaksa, juga harus memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara yang bersangkutan kepada Kejaksaan.
  • Demikian catatan atas kasus ini.

Sumber :

Majalah Hukum Varia Peradilan No.55. Tahun. V. April 1990. Hlm. 64-65

Putusan Tersedia : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi & Mahkamah Agung RI (Tingkat Kasasi)

“Untuk pemesanan pengetikan kembali naskah putusan/yurisprudensi silahkan menghubungi : WA: 0817250381 dan untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257 ”

Anda mungkin juga berminat