Cara Penyelesaian Sengketa Bea Materai

Sumber Foto : WordPress.com

Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan bea materai adalah melalui peradilan Administrasi yang sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Ada dua cara, yaitu :
a. Dengan perlawanan surat paksa, dihadapan pengadilan
Surat paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Pajak yang memaksa wajib pajak untuk membayar bea materai yang menurut Inspeksi pajak terutang, tetapi menurut wajib pajak tidak terutang, dapat ditentang. Perlawanan ini dilakukan dengan surat juru sita yang disampaikan secara resmi (betekemen) kepada Inspektur yang mengeluarkan surat paksa. Surat Juru Sita memuat dakwaan terhadap negara dihadapan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Inspektur Pajak yang menanda tangani surat paksa dan memuat juga tuntutan peniadaan surat paksa, seuluruhnya atau sebagian.
Pada umumnya surat paksa tidak dapat ditentang jika mengenai jumlah pajaknya, karena untuk menentang jumlah pajaknya telah disediakan saluran hukum sendiri, yaitu melalui surat keberatan dan melalui surat minta banding. Surat Paksa dalam pajak hanya dapat ditentang apabila mengandung kekurangan dalam syarat formal, seperti tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tidak diberitahukan secara resmi, tidak memuat titel eksekutorial dan sebagainya.
b. Dengan menuntut kembali kelebihan pembayaran bea materai di hadapan pengadilan
Wajib pajak dapat memulai proses di muka pengadilan, dengan melunasi lebih dahulu bea materai yang menurut pendapatnya tidak semestinya terhutang, dan kemudian melakukan penuntutan kembali bea, denda dan biaya yang telah dibayar, dengan mendakwa negara di muka Pengadilan Negeri di tempat tinggal si penuntut, atau jika penuntut bertempat tinggal di luar negeri, maka penuntutan di lakukan di muka Pengadilan Negeri Jakarta.
Sumber : Rochmat Soemitro, Aturan Bea Materai,(Bandung : PT. ERESCO, 1987), hlm. 111-112

Anda mungkin juga berminat